Berita – Netanyahu Tolak Desakan Gencatan Senjata: Ingin Kontrol Keamanan Gaza

by

Jakarta, Pahami.id

Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menolak seruan internasional untuk gencatan senjata dan penghentian pemboman Semenanjung GazaPalestina.

Netanyahu malah menyatakan tentara Israel (Israel Defense Force/IDF) akan terus menyerang milisi Hamas di Gaza dengan kekuatan penuh.

Kutipan Al Jazeera, Dalam pernyataan yang disiarkan televisi, Netanyahu mengatakan gencatan senjata hanya akan terjadi jika Hamas membebaskan 240 sandera yang disandera dari Israel selatan pada 7 Oktober.

IKLAN

GULIR UNTUK MELANJUTKAN KONTEN

“Keputusan kabinet cukup jelas – tidak akan ada gencatan senjata sampai para sandera dikembalikan,” kata Netanyahu seperti dikutip Haaretz.

“Kepada para pemimpin negara-negara Arab yang peduli dengan masa depan negara Anda di kawasan – Anda harus bangkit melawan Hamas,” tambahnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan Gaza akan hancur setelah perang. Kemudian, lanjutnya, Isarael akan ‘terus mengontrol keamanan di sana’.

Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan ‘kontrol keamanan’, Netanyahu menjawab bahwa pasukan Israel dapat memasuki Gaza bila diperlukan untuk memburu milisi Hamas di wilayah tersebut.

“Saya ulangi: kontrol keamanan total dengan kemampuan untuk masuk [Gaza] kapan saja Anda ingin melenyapkan teroris yang mungkin bersiap untuk kembali,” katanya.

Sebelumnya, tekanan agar Israel menghentikan pengeboman di Gaza datang dari berbagai penjuru dunia, khususnya negara-negara Islam.

Kemudian pada Sabtu (11/11), Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menggelar Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT) di Riyadh, Arab Saudi.

Pada KTT OKI, negara-negara Muslim termasuk Indonesia yang memiliki populasi Muslim besar mendesak Israel untuk segera menghentikan operasi militer di Gaza. OKI juga menolak pembenaran Israel atas serangan yang telah berlangsung lebih dari sebulan dengan alasan ‘membela diri’.

Dalam pernyataan terakhir mengenai hasil KTT Luar Biasa OKI, negara-negara peserta “mendesak Pengadilan Kriminal Internasional untuk menyelidiki” kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel “.

Mengutip dari ReutersPutra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman dalam pidatonya di KTT OKI mengatakan, “Kita sedang menghadapi bencana kemanusiaan yang membuktikan kegagalan Dewan Keamanan. [PBB] dan komunitas internasional untuk mengakhiri pelanggaran mencolok Israel terhadap hukum internasional.”

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang juga hadir pada KTT OKI, mengatakan bahwa Palestina sedang menghadapi perang genosida, dan meminta Israel – serta sekutunya, Amerika Serikat – untuk mengakhiri agresi ini.

Presiden Iran Ebrahim Raisi dalam pidatonya di KTT OKI mengatakan, pihaknya memuji milisi Hamas yang memerangi negara pendudukan Israel. Dia juga meminta negara-negara Islam untuk memboikot perekonomian Israel.

“Tidak ada jalan lain selain melawan Israel. Kami mencium tangan Hamas atas sikapnya yang menentang Israel,” kata Raisi.

Sementara itu, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang turut hadir mengatakan, OKI harus menuntut gencatan senjata kepada Israel. Tanpa gencatan senjata, menurutnya, situasi di Gaza tidak akan membaik.

“Ini hukuman kolektif dan kita semua mencari cara agar Israel bisa melakukan gencatan senjata,” kata Jokowi.

“Kekejaman ini sudah berlangsung selama sebulan dan dunia seolah tidak berdaya, lebih dari 7,9 miliar orang di dunia dan 190 pemimpin nasional, namun hingga saat ini belum ada yang mampu menghentikan kekejaman ini,” jelasnya.

Selain gencatan senjata, Jokowi juga meminta percepatan dan perluasan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Ia berharap negara-negara OKI dapat mengusulkan mekanisme bantuan yang berkelanjutan.

Sejak serangan IDF ke Gaza awal Oktober lalu, sebulan kemudian hingga Jumat (11/10) tercatat lebih dari 11 ribu orang di sana menjadi korban. Sebanyak 20 persen di antaranya adalah anak-anak.

Tentara Israel membombardir Jalur Gaza, baik dari serangan udara maupun darat, untuk memburu milisi Hamas setelah serangannya pada tanggal 7 Oktober ke wilayah Negara Yahudi.

(Reuters, Aljazeera/anak-anak)

[Gambas:Video CNN]