Berita Blokade Politik KIM Plus dan Jalan Terjal PDIP di Pilkada 2024

by

Daftar isi



Jakarta, Pahami.id

Pilkada 2024 digadang-gadang sebagai pesta demokrasi yang akan menyulitkan PDI Perjuangan (PDIP). Sejumlah pengamat politik menilai partai berlogo banteng itu akan ditinggalkan oleh koalisi parpol lain di bawah payung Gabungan Indonesia Maju (KIM) plus.

Baru-baru ini, sebanyak 10 dari 11 partai politik di DPRD DKI Jakarta yang terdiri dari Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, NasDem, PKB, PKS, Perindo, PSI, dan PPP menyatakan dukungannya terhadap Ridwan Kamil dan Suswono untuk Jakarta 2024. pemilihan gubernur.

PDIP tidak bisa mengajukan calon karena hanya memiliki 15 kursi di DPRD DKI Jakarta. Sementara berdasarkan UU Pilkada Provinsi, dibutuhkan minimal 22 kursi untuk mengajukan pasangan calon di Jakarta.


Hingga 27-29 Agustus mendatang, PDIP akan memperjuangkan nama Anies Baswedan yang terancam gagal berlayar untuk masa jabatan kedua di Jakarta setelah beberapa pihak yang sebelumnya menyatakan dukungan tiba-tiba membelot dan berlabuh di KIM.

Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai KIM plus berpotensi mendominasi Pilkada tahun ini. Selain Jakarta, koalisi diperkirakan akan merebut wilayah strategis seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Dominasi KIM merupakan upaya untuk memastikan kemenangan terus di Pilpres 2029 mendatang, sehingga kali ini mereka akan berusaha untuk mendapatkan seluruh bupati di pilkada, kata Dedi. CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Senin (19/8).

Dapat memperoleh simpati atas arogansi politik

Dedi menyatakan, PDIP selama ini memiliki rekam jejak keberanian politik yang baik. Dikatakannya, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri kemungkinan besar akan memilih tidak ikut serta dalam pilkada provinsi dibandingkan harus mengikuti dominasi kompetitor di pilpres.

Pilihannya sebenarnya mudah, kalau PDIP masuk tidak akan ada pengaruhnya padahal parlemennya besar, didominasi Gerindra dan Golkar, kalau tidak PDIP akan menuai cibiran masyarakat, kata Dedi.

Namun jika melawan, PDIP berpeluang meraih simpati kelompok yang sama-sama malu dengan arogansi politik dominan, termasuk meraih simpati masyarakat yang selama ini menentang Jokowi. Karena PDIP sendiri maka akan terlihat sangat jelas berbeda dengan yang lain,” lanjutnya.

Senada, Direktur Eksekutif Aljabar Strategis Arifki Chaniago meyakini KIM plus akan bisa direalisasikan di daerah lain pada Pilkada tahun ini. Sebab, situasi saat ini menjadi momentum yang cukup menguntungkan dengan memperkecil ruang gerak PDIP.

“Misalnya KIM plus bisa dilanjutkan? Ya, tentu ada beberapa bidang strategis seperti pemilihan gubernur kalau kita melihat persaingan KIM plus,” kata Arifki saat dihubungi, Senin sore.

Menurut dia, PDIP tidak akan mendampingi KIM plus pada Pilgub Jakarta. PDIP akan memberikan perlawanan baik dengan mendukung kotak kosong maupun calon independen.

Meski kapasitas independennya kurang bagus, tapi pilihan antipati (terhadap) RK dan juga Siswono, mungkin itu yang diambil PDIP, ujarnya.

KPU DKI Selasa (20/8) pagi mengumumkan pasangan Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana telah memenuhi syarat setelah sebelumnya menemukan kasus pencatutan NIK warga. sebagai salah satu syarat dukungan.

Arifki menambahkan, PDIP mempunyai kendala besar di beberapa wilayah strategis lain seperti Pulau Jawa.

Pilkada 2024 bisa jadi kekalahan besar bagi PDIP, kata Arifki.

Ambil langkah mundur untuk berlari

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah memperkirakan PDIP akan mengalami kekalahan khususnya di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Namun, dia mengatakan kekalahan itu tidak serta merta berdampak pada pemilu 2029.

Bukan tidak mungkin pada pemilu 2029 mereka akan bangkit kembali karena telah menimbulkan ekspektasi masyarakat yang bisa jadi bosan dengan karakter politik Jokowi dan sekutunya, karena PKS, PKB, dan NasDem belum terbukti mampu mandiri. pemilih mereka. diharapkan pada pemilu presiden lalu,” kata Dedi.

“Situasi saat ini sulit bagi PDIP untuk memenangkan Pilkada provinsi, tapi ini bisa menjadi cara untuk mengambil langkah mundur untuk bertarung di Pilkada 2029. Dan, inilah cara PDIP memenangkan pemilih di Pilkada 2024,” ujarnya. katanya.

Anies dan ancaman PDIP tertinggal

Sementara itu, kata Arifki, kemenangan PDIP banyak ditentukan oleh kelompok dan pemilih yang tidak menyukai KIM plus. Terkait Pilkada Jakarta, Arifki yakin nama Anies bisa menjadi tawaran menarik dari PDIP.

Namun sekali lagi diperlukan aliansi dengan pihak lain untuk bisa memberikan lawan bagi RK dan Siswono.

“Hari ini tentu saja Anies adalah sosok, makanya hubungan Anies dengan PDIP saat ini dinilai cukup erat,” ujarnya.

Arifki mencatat, PDIP tidak ikut serta dalam Pilkada tahun ini. Segala keputusan yang diambil, jelasnya, akan menentukan posisi PDIP di pesta demokrasi lima tahun ke depan.

“Pilkada 2024 akan jadi tantangan berat bagi PDIP? Iya karena terkesan PDIP terbengkalai. PDIP seperti kehilangan kawan dan sapaan di beberapa daerah. PDIP kehilangan momentum dan tidak bisa berkoalisi,” kata Arifki. .

“Saya kira ini akan mempengaruhi posisi pemilu ke depan jika tidak dibangun dengan baik, apalagi membangun dan melihat skema yang menguntungkan partai,” lanjutnya.

(ryn/DAL)