Pilkades Serentak Bangkalan Diundur Sebab Rawan Rusuh, Ini Jadwalnya – Berita Jatim

by
Pilkades Serentak Bangkalan Madura Rawan Konflik, Sudah Tiga Kali Insiden

Pahami.id – Pilkada serentak Kabupaten Bangkalan Madura yang dijadwalkan digelar pada Mei 2023 akhirnya ditunda. Penundaan ini untuk alasan keamanan, mengingat insiden kekerasan baru-baru ini.

Penundaan jadwal pilkada tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Bangkalan Nomor: 100.3.3.2/86/kpts.433.013/2023, tentang perubahan Keputusan Bupati Bangkalan terkait jadwal pilkada.

Pilkades gelombang II dijadwalkan digelar pada 3 Mei 2023. Namun tahapan pemungutan suara ditunda hingga 10 Mei 2023.

Saat ini, Pilkades serentak sudah memasuki tahap seleksi. Namun, pada fase pemilu ini, ada rasa persaingan yang sengit dan cenderung disertai dengan kekerasan di beberapa desa.

Misalnya kasus penusukan petugas pemilu bernama Ridoi (37). Ia dianiaya oleh salah satu calon kepala desa di Desa Manggaan, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan Madura. Dia ditikam hingga menderita luka parah di tubuhnya.

Pelaku penusukan bernama Samsul (50) yang merupakan salah satu calon kepala Kampung Manggaan. Motifnya, pelaku terluka karena tidak lolos verifikasi dalam proses pencalonan kepala desa setempat. Peristiwa ini terjadi pada 17 Maret 2023.

Peristiwa lain terjadi di Desa Kanegara, Kecamatan Konang, juga di Kabupaten Bangkalan. Kedua kelompok massa itu sempat terlibat ketegangan dan nyaris bentrok. Salah satu kubu tersebut adalah pendukung calon kepala desa yang dicoret oleh panitia seleksi.

Tak terima calonnya dicoret, kedua kelompok massa itu kemudian melakukan aksi protes. Pendukung calon kepala desa yang sudah meninggal datang ke dewan desa, dan dihentikan oleh pendukung calon kepala desa. Kejadian itu viral di media sosial.

Dalam video yang viral di media sosial, warga kamp yang tidak lolos menerobos masuk ke kantor desa dan menemui Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) sambil membawa senjata tajam (sajam).

Selanjutnya di Desa Morombuh. Sejumlah warga pendukung salah satu calon mendatangi kantor Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD). Pasalnya, calon kepala desa yang didukung warga dicoret oleh AJK.

“Nilainya paling tinggi, tapi kenapa turun sepihak tanpa alasan yang jelas. Mereka malah mengeluarkan skor untuk variabel pengalaman pemerintahan calon kita,” ujar perwakilan warga Abdurrahman Tohir.