Berita Trump Segera Teken Perintah Eksekutif Bubarkan Departemen Pendidikan

by


Jakarta, Pahami.id

Presiden Amerika Serikat Donald Trump Disebut Ready to Masing Perintah Eksekutif untuk membubarkan Kementerian Pendidikan Hari Ini, Kamis (3/20) Waktu setempat.

Beberapa pejabat mengatakan Trump akan menyusun perintah eksekutif dalam sebuah acara di Gedung Putih.

“Perintah eksekutif Presiden Trump untuk memperluas peluang pendidikan akan memberdayakan orang tua, negara, dan masyarakat untuk mengendalikan dan meningkatkan pendapatan bagi semua siswa,” kata juru bicara White Fields dalam rilis resmi, mengutip CNN.


Menurut Konstitusi AS, penutupan Kementerian Pendidikan mensyaratkan Kongres. Namun, Trump dikatakan telah mengarahkan Menteri Pendidikan Linda McMahon untuk mengambil semua langkah yang diperlukan sesuai dengan rencana presiden.

“Untuk memfasilitasi penutupan Kementerian Pendidikan untuk mengembalikan kekuatan pendidikan kepada negara,” kata seorang pejabat.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pendanaan pusat untuk siswa penyandang cacat, dana untuk sekolah dasar, dan pembayaran pinjaman tidak akan diubah dalam urutan.

Trump telah lama ingin membubarkan Kementerian Pendidikan.

Selama kampanye, Trump berjanji untuk mengambil langkah -langkah untuk membubarkan lembaga setelah melayani lagi.

Di bawah pemerintahan Trump, Kementerian Pendidikan dapat menggunakan lembaga ini untuk mengubah peraturan yang memperluas perlindungan siswa LGBTQ.

Alasan lain Trump dan sekutu ingin menutup Kementerian Pendidikan adalah karena mereka menuduh Kementerian “indoktrinisasi generasi muda dengan materi rasial, seksual, dan politik.”

Mereka menuduh Departemen Pendidikan untuk mendorong ideologi politik yang mereka sebut “bangun” untuk anak -anak, terutama yang terkait dengan masalah gender dan rasial, terutama pada masalah lesbian, gay, biseksual, transgender, queer plus atau LGBTQ+.

Kelompok konservatif juga percaya bahwa beberapa fungsi Kementerian Pendidikan, seperti manajemen pinjaman pinjaman sekolah, harus ditransfer ke Kementerian Keuangan AS.

(Isa/DNA)