Berita Kemlu RI soal Wamenlu Ada 3 Orang: Dalam Demokrasi Biasa

by


Jakarta, Pahami.id

Salah satu wakil menteri luar negeri (Wakil Menteri Luar Negeri) Wakil Republik Indonesia yang baru dilantik, Arif Havas Oegroseno, angkat bicara mengenai jabatan yang dipegang ketiga orang tersebut.

Di pemerintahan Prabowo Subianto, ada tiga wakil menteri luar negeri yang membantu Menteri Luar Negeri RI Sugiono.


Itu dalam demokrasi yang normal, kata Havis kepada awak media usai menyambut Sugiono dan Menteri Luar Negeri sebelumnya Retno Marsudi di gedung Kementerian Luar Negeri, Senin (21/10).

Havis kemudian menyinggung beberapa kementerian di Indonesia yang memiliki lebih dari satu wakil menteri, seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

Kementerian BUMN memiliki tiga wakil menteri, begitu pula Kementerian Keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Havis juga menjawab pertanyaan Menlu yang saat ini tidak berlatar belakang karir sebagai diplomat atau pejabat internal Kementerian Luar Negeri.

Sugiono merupakan mantan anggota Komisi I DPR RI periode 2019-2024. Bidang komisi ini meliputi pertahanan, urusan luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen nasional.

Kiprah Sugiono di Komisi I sejatinya tak lepas dari politik luar negeri atau hubungan internasional.

Pada pemerintahan sebelumnya, kata Havis, ada sederet Menteri Luar Negeri yang bukan berasal dari Kementerian Luar Negeri, melainkan politisi.

Mereka adalah Menlu era Soekarno, Adam Malik, dan Menlu era Abdurrahman Wahid (Gusdur), Alwi Shihab.

Padahal kalau kita lihat mayoritas menteri luar negeri dari dalam, siapa saja? Mulai Pak Alatas, saya kira. Pak Alatas, Pak Hasan, Pak Marty, dan Bu Retno, kata Havis.

Ali Alatas merupakan Menteri Luar Negeri pada pemerintahan era Soeharto dan BJ Habibie, yakni pada tahun 1987-1999. Kemudian Hassan Wirajuda yang menjadi Menteri Luar Negeri pada tahun 2001-2009, dan Marty Natalegawa yang menjabat Menteri Luar Negeri pada tahun 2009-2014.

Terakhir, Retno Marsudi. Ia menjabat Menteri Luar Negeri pada era Joko Widodo (Jokowi) pada 2014-2024.

(rds/rds)