Berita Kaesang Respons Desakan Ganti Wapres: Kan Sudah Berdasarkan Konstitusi

by


Surabaya, Pahami.id

Ketua PSI Kaesang Pangarep Suara terbuka tentang desakan perkotaan dari forum pensiun TNI yang mengusulkan perubahan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kaesang mengatakan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat.


“Dalam Konstitusi Presiden dan Wakil Presiden, telah dipilih secara langsung oleh rakyat,” kata Kaesang di kediaman resmi Walikota Surabaya pada hari Jumat (25/4).

Kaesang menolak berkomentar lebih lanjut tentang klaim pensiunnya. Menurutnya, semuanya dikendalikan oleh Konstitusi.

“Ya, itu saja, semuanya didasarkan pada Konstitusi,” kata saudara perempuan Gibran.

Sebelumnya, beberapa pensiunan pensiun di forum pensiunan militer TNI secara terbuka mengeluarkan delapan klaim.

Salah satunya adalah menyarankan MPR untuk menggantikan wakil presiden Gibran Rakabuming karena proses pemilihan dianggap melanggar hukum.

Forum ini dikatakan terdiri dari ratusan pensiunan TNI dari Jenderal, Laksamana, Marshal ke Kolonel. Beberapa nama yang menandatangani proposal adalah mantan wakil presiden Kuba Sutrisno. Ada juga nama pensiunan pensiunan lainnya seperti Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.

Presiden Spesialis Politik dan Keamanan Wiranto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menghormati delapan poin dari klaim forum pensiun. Ini disajikan oleh Wiranto setelah menghadapi Presiden Prabowo di Istana Presiden Jakarta pada hari Kamis (24/4).

Wiranto mengklaim untuk membahas beberapa klaim ini, termasuk permintaan lagi yang memenuhi konstitusi 1945 asli, menata ulang kabinet untuk dugaan menteri korupsi, untuk mengusulkan penggantian Wakil Presiden Gibran Gibran Rakabuming ke MPR.

“Memang, proposal itu disampaikan oleh pensiunan Forum, Jenderal, Kolonel, dibuka, dibuka, benar? Terbuka, tersebar luas, ya.

Wiranto mengatakan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, Prabowo tidak dapat menanggapi secara spontan terhadap proposal tersebut, ia mengatakan Prabowo harus dengan cermat meninjau isi setiap titik yang diusulkan, karena masalah yang disajikan adalah hal mendasar.

“Presiden sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintah, Komandan Tertinggi TNI tidak dapat menjawabnya.

(FRA/FRD/FRA)