Daftar isi
Jakarta, Pahami.id —
Selama sepuluh tahun memerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan serangkaian diplomasi dan tindakan nyata sebagai upaya menjaga lingkungan.
Langkah dan kebijakan tersebut sejalan dengan kerangka Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pembangunan Berkelanjutan atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Beberapa tujuan SDGs PBB adalah mengambil tindakan darurat terkait perubahan iklim, melindungi pemanfaatan laut dan sumber daya alamnya, mendorong pemanfaatan ekosistem daratan secara berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, dan menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah menunjukkan kepedulian yang besar terhadap lingkungan baik melalui diplomasi global maupun tindakan nyata.
Peran penting RI dalam COP
Indonesia mempunyai peran penting dalam mendukung perundingan skala besar dalam Conference of the Parties (COP).
Beberapa langkah dan kebijakan monumental telah dimulai.
Salah satunya adalah panduan praktis aksi iklim di Indonesia, Rencana Operasi Clean Sink (FOLU) Hutan dan Penggunaan Lahan Lainnya tahun 2030 yang merupakan hasil diskusi pada COP26 di Glasgow pada tahun 2021.
Pada Oktober 2021, Jokowi bahkan menandatangani Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 dan menjadikan FOLU Net Sink Indonesia 2030 sebagai program nasional.
FOLU diharapkan dapat berkontribusi hampir 60 persen dari total target penurunan emisi gas rumah kaca yang ingin dicapai Indonesia.
Pada COP28, pemerintahan Jokowi berfokus untuk menyoroti keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan penting yang telah diambil Indonesia untuk memastikan bahwa Indonesia berada pada jalur yang benar.
Deforestasi rendah
Selain itu, Indonesia juga berhasil mengurangi deforestasi lebih banyak dibandingkan negara lain dalam beberapa tahun terakhir.
Deforestasi Indonesia pada tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 8,4 persen dibandingkan hasil pemantauan tahun 2020-2021.
Net deforestasi Indonesia pada tahun 2021-2022 sebesar 104 ribu hektar. Sedangkan deforestasi pada tahun 2020-2021 sebesar 113,5 ribu hektare.
Berdasarkan hasil pemantauan hutan Indonesia pada tahun 2022, luas hutan di seluruh tanah air mencapai 96 juta hektar atau 51,2 persen dari total luas daratan.
data itu menunjukkan bahwa degradasi hutan Indonesia relatif rendah dan cenderung stabil.
Puspa, merupakan warga yang merasa hutan Indonesia masih terjaga kelestariannya. Penilaian tersebut terungkap usai ia mendaki Gunung Tangkuban Perahu pada Sabtu (12/10).
“Masih sangat cantik kan? Ada [hutan] “Masih sangat terawat, sampai ke jalan batu asin dan tanah,” kata Puspa.
Jika terjadi El Nino pada tahun 2023, Indonesia juga akan menunjukkan kepemimpinannya dalam isu perubahan iklim.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan, hanya 16 persen dari total kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh kebakaran gambut.
Kebakaran tersebut, lanjutnya, juga tidak menimbulkan kabut asap lintas batas sehingga negara tetangga tetap aman.
“Pencapaian ini tidak terjadi secara autopilot, namun merupakan hasil aksi nyata melawan perubahan iklim di lapangan,” kata Siti dalam Rilis resmi KLHK pada bulan Oktober 2023.
Diplomasi mangrove
Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia juga fokus pada peningkatan tanaman bakau untuk mengurangi emisi karbon.
Upaya tersebut tercermin saat Indonesia menyambut pemimpin gereja Katolik dunia sekaligus kepala negara, Vatikan, Paus Fransiskus pada September lalu.
Pemerintahan Jokowi yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membawa bibit mangrove kepada Paus saat hadir di Graha Pemuda, Jakarta, Rabu (4/9).
Luhut meminta Paus mendoakan pohon bakau yang akan ditanam di Jakarta dan ibu kota baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ini memberikan kehidupan bagi masyarakat Indonesia di pesisir pantai dan juga mengangkut karbon,” kata Luhut dalam pidatonya sebelum meminta Paus berdoa.
Ia kemudian berkata, “Kalau orang bilang kita tidak ramah lingkungan, kita termasuk negara yang peduli terhadap perubahan iklim.”
Kepedulian Indonesia terhadap lingkungan juga tercermin saat pemerintahan Jokowi dilantik sebagai presiden G20 pada November 2022 di Bali.
Saat itu, Jokowi mengajak para pejabat yang hadir untuk menanam mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai.
Jokowi menilai kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Indonesia terhadap perubahan iklim.
“Ini kembali menjadi wujud nyata perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, saya sampaikan sebelumnya bahwa Indonesia mengajak negara-negara anggota G20 untuk bekerja sama, bekerja sama dalam aksi nyata pembangunan hijau, pembangunan ekonomi hijau yang inklusif,” kata Jokowi.
Presiden RI juga menyampaikan bahwa Taman Hutan Raya Ngurah Rai merupakan salah satu contoh keberhasilan restorasi ekosistem mangrove yang dilakukan pemerintah.
Kawasan tersebut sebelumnya merupakan kawasan tambak yang kasar. Namun kini kawasan tersebut menjadi rumah bagi 33 spesies mangrove dan 300 fauna.
Para pemimpin negara G20 pun mengapresiasi langkah pemerintahan Jokowi Indonesia.
Selain itu, Indonesia juga menargetkan penanaman 1,6 juta pohon bakau di sepanjang pantai pada tahun 2024. Rencana ini juga merupakan upaya penurunan emisi karbon.
Saat ini total luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3,36 juta hektar atau sekitar 24 persen dari total luas mangrove di dunia.
(isa/bac)