Berita Erdogan Beri Selamat ke Prabowo sampai Dokter di Korsel Resign Massal

Jakarta, Pahami.id —

Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan memberikan suaranya untuk calon presiden nomor urut 02 Prabu Subiantokarena lebih unggul dalam hasil saat ini Pilpres 2024.

Sementara isu lainnya, ribuan peserta pelatihan di Korea Selatan tiba-tiba mengundurkan diri secara massal sebagai bentuk protes kepada pemerintah.

Berikut komentarnya di International Flash hari ini, Jumat (23/2).

Prabowo Subianto mendapat ucapan selamat dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan atas hasil sementara Pilpres 2024.

“Kemarin saya mendapat surat ucapan selamat dari Presiden Turki @RTErdogan, atas hasil sementara Pemilu 2024 yang diberikan langsung oleh Duta Besar Turki @tkucukcan,” kata Prabowo dalam cuitannya di X pada Kamis (22/2). ). ) malam.

Dalam cuitannya, Prabowo mengucapkan terima kasih atas dukungan dan persahabatan Turki dengan Indonesia.

Dalam surat tersebut, Erdogan juga menyampaikan harapannya agar hubungan kedua negara semakin maju di masa depan.

Sejumlah media asing memberitakan, puluhan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Indonesia gugur pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Media asal Rusia, TASS, memberi judul “Lebih dari 80 petugas pemilu tewas dalam pemilu presiden Indonesia” pada Selasa (20/2).

Media asal Vietnam, Vietnam Post English, menulis laporan dengan judul “71 petugas pemilu Indonesia meninggal karena kelelahan.”

Selain itu, media South China Morning Post (SCMP) yang berbasis di Hong Kong juga memberitakan laporan serupa.

Ribuan dokter peserta pelatihan di Korea Selatan mengundurkan diri atau mengundurkan diri secara massal sebagai bentuk protes terhadap keinginan pemerintah untuk menambah jumlah siswa yang masuk sekolah kedokteran.

Awal pekan ini, 6.500 dari 13.000 dokter dan dokter magang di rumah sakit Korea Selatan mengundurkan diri secara massal.

Aksi ribuan dokter peserta pelatihan ini terjadi setelah pemerintah berencana menambah jumlah penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2.000 siswa pada tahun ajaran 2025.

Dokter menolak gagasan pemerintah. Mereka berpendapat bahwa peningkatan pendaftaran siswa di sekolah kedokteran akan mempengaruhi kualitas layanan.

(tim/dna)