Berita Elon Musk Tak Bisa Ambil Keputusan di Pemerintahan AS

by


Jakarta, Pahami.id

Gedung Putih mengkonfirmasi posisinya Elon Musk Di pemerintahan presiden Amerika Serikat Donald Trump Hanya sebagai penasihat senior untuk presiden.

Menurut Gedung Putih, meskipun memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), Elon Musk bukan pekerja pemerintah sampai ia tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan dalam pemerintahan.


Dalam sebuah dokumen yang ditujukan ke pengadilan, yang ditandatangani oleh Direktur Kantor Administrasi Gedung Putih Joshua Fisher, Musk dikatakan hanya memberi tahu Trump dan menyampaikan instruksi presiden.

“Seperti penasihat Gedung Putih lainnya, Musk tidak memiliki otoritas nyata atau resmi untuk membuat keputusan sendiri untuk pemerintah,” kata dokumen itu, seperti yang dilaporkan oleh Badan Anadolu.

Dokumen tersebut menekankan bahwa Musk bukanlah karyawan atau lembaga sementara. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa “Musk bukan administrator layanan AS.”

Dokumen Fisher diajukan kepada Hakim Distrik AS, meminta Chrut untuk mempertimbangkan klaim oleh Jaksa Agung dari Demokrat untuk mencegah Musk dan rekan -rekannya dalam memengaruhi pemerintah federal.

Sebanyak 14 negara AS telah menggugat Elon Musk karena dia pikir bos Tesla tidak berhak atas kekuatan besar Trump.

“Kekuatan Musk tidak terbatas dan tidak terkendali untuk melucuti senjata pemerintah dan menghilangkan semua departemen dengan stroke pena atau klik mouse akan mengejutkan mereka yang memenangkan kemerdekaan negara itu,” kata 14 negara bagian.

14 Negara menyatakan bahwa pihak berwenang diberikan kepada musk non -konstitusional. Menurut mereka, peran Musk sebagai kepala doge melanggar klausul penunjukan konstitusional. Karena posisi Elon Musk belum dikonfirmasi oleh Senat.

Empat belas negara adalah New Mexico, Arizona, Michigan, California, Connecticut, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Oregon, Rhode Island, Vermont, dan Washington.

Mereka meminta pengadilan untuk memblokir Musk dan Doge untuk mengambil berbagai tindakan yang dapat mempengaruhi perubahan dalam distribusi dana publik, kontrak pemerintah, peraturan, staf, ke sistem data.

Trump telah menunjuk Elon Musk untuk memimpin Doge.

Doge dibentuk dengan tugas memotong pengeluaran federal dan menabung anggaran negara. Departemen baru biasanya menargetkan kementerian/lembaga/agensi yang tidak sesuai dengan kebijakan Trump.

(RDS/RDS)