Jakarta, Pahami.id —
Sultan Brunei Hassanal Bolkiah mengumumkan perombakan kabinet besar-besaran pada Kamis (4/6) dan mengangkat dua putranya sebagai menteri.
Langkah ini dipandang sebagai sinyal potensi persiapan suksesi kesultanan. Perombakan ini merupakan yang pertama sejak tahun 2022 dan terjadi ketika Brunei menghadapi tekanan dari krisis energi global yang dipicu oleh perang AS-Israel melawan Iran.
Langkah ini juga dilakukan setahun sebelum Sultan Hassanal Bolkiah merayakan 60 tahun masa pemerintahannya atau Diamond Jubilee.
Dalam pidatonya yang disiarkan televisi pada hari Kamis, Sultan Hassanal Bolkiah menegaskan bahwa ia akan terus memegang posisi penting sebagai perdana menteri, menteri pertahanan dan menteri keuangan.
Putra keduanya, Pangeran Abdul Malik, diangkat sebagai Menteri di Kantor Perdana Menteri. Ini adalah jabatan kabinet pertamanya.
Sedangkan putra bungsu keduanya, Pangeran Abdul Mateen, diangkat menjadi menteri luar negeri, yang sebelumnya dipegang langsung oleh sultan.
Pangeran tertua dan pewaris takhta, Putra Mahkota Al Muhtadee Billah, mempertahankan posisinya sebagai Menteri Senior di Kantor Perdana Menteri.
Dikutip AFPSultan Hassanal Bolkiah juga mengumumkan pembentukan tiga jabatan menteri baru untuk memperkuat koordinasi kebijakan pemerintah.
Selain itu, Kementerian Sumber Daya Primer dan Pariwisata akan direorganisasi menjadi Kementerian Perekonomian, Perdagangan, dan Industri.
“Langkah ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor prioritas, memperkuat upaya diversifikasi ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan menciptakan lapangan kerja yang berarti,” kata Yang Mulia.
Perombakan kabinet ini juga mencatatkan jumlah pejabat perempuan tertinggi sejauh ini termasuk menteri pendidikan dan tiga wakil menteri perempuan.
Brunei adalah salah satu dari sedikit negara yang benar-benar mendapat manfaat dari perang di Iran karena ekspor minyak mentah, produk minyak olahan, dan gas meningkat dalam beberapa pekan terakhir.
Namun negara ini juga menghadapi melonjaknya biaya subsidi untuk menjaga harga bahan bakar tetap termasuk yang termurah di Asia Tenggara.
Bulan lalu, Brunei mulai melarang kendaraan berpelat asing yang tangki bahan bakarnya kurang dari tiga perempat penuh memasuki negara tersebut dalam upaya mencegah penyelundupan lintas batas dan melindungi pasokan dalam negeri.
Pada hari Rabu, departemen energi Brunei mengatakan pemerintah telah membentuk komite khusus untuk memantau dan mengoordinasikan langkah-langkah untuk menangani dampak konflik di Timur Tengah.
(rds)
Menambahkan
sebagai pilihan
sumber di Google
