Jakarta, Pahami.id —
Perdana Menteri Konservatif Thailand diproyeksikan menang dalam pemilihan umum yang digelar pada Minggu (8/2) waktu setempat, menurut proyeksi beberapa stasiun televisi.
Partainya diperkirakan akan menjadi kekuatan terbesar di parlemen, didorong oleh gelombang nasionalisme dan kepedulian masyarakat terhadap masalah keamanan perbatasan.
Partai Bhumjaithai yang dipimpin oleh Anutin Charnvirakul diperkirakan meraih hampir 200 kursi, berdasarkan proyeksi Ch3 dari hasil sementara partai tersebut. Partai Rakyat progresif tertinggal jauh dengan perolehan kurang dari 100 kursi, namun masih unggul dari Partai Pheu Thai yang berafiliasi dengan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan saat ini berada di peringkat ketiga.
Keputusan ini merupakan pembalikan yang mengejutkan bagi Anutin. Pada pemilu sebelumnya, Bhumjaithai hanya menempati posisi ketiga. Anutin sendiri baru menjabat perdana menteri sejak September lalu, setelah dua pendahulunya dari Pheu Thai dicopot berdasarkan keputusan pengadilan.
Pemimpin Partai Rakyat Natthaphong Ruengpanyawut mengaku kalah dan mengatakan partainya menghormati hasil pemilu.
“Kami berpegang pada prinsip menghormati partai yang menang terlebih dahulu dan haknya untuk membentuk pemerintahan,” ujarnya kepada wartawan di Bangkok, mengutip AFP.
Isu konflik perbatasan Thailand-Kamboja menjadi salah satu pertimbangan utama pemilih. Perselisihan lama kembali berkobar dan memicu bentrokan mematikan sebanyak dua kali pada tahun lalu.
“Kita membutuhkan pemimpin kuat yang bisa melindungi kedaulatan,” kata Yuernyong Loonboot (64), yang baru pertama kali memilih di TPS di Buriram, kampung halaman Anutin.
“Tinggal di sini membuatku cemas. Perang bukanlah sesuatu yang biasanya kita pikirkan.”
Segera setelah menjabat, Anutin memberikan wewenang penuh kepada tentara untuk melakukan tindakan apa pun yang dianggap perlu di perbatasan tanpa harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah. Dalam pertempuran terbaru pada bulan Desember, tentara Thailand menguasai beberapa wilayah yang disengketakan sebelum gencatan senjata diberlakukan.
Setelah memberikan suara di tempat pemungutan suara yang sama, Anutin, seorang pewaris bisnis konstruksi, pilot jet amatir dan tokoh yang mendorong legalisasi ganja, mengatakan ia berharap para pemilih akan “mempercayai kami”.
Pemerintahan berikutnya juga akan menghadapi tantangan ekonomi. Pertumbuhan Thailand masih lamban, sektor pariwisata yang penting belum sepenuhnya pulih ke tingkat sebelum Covid-19, dan jaringan penipuan siber transnasional yang beroperasi dari beberapa negara tetangga masih merajalela.
Meskipun Bhumjaithai kemungkinan tidak akan meraih mayoritas absolut di parlemen yang memiliki 500 kursi, suaranya memberinya posisi tawar yang kuat dalam perundingan koalisi. Thailand menjalankan sistem perwakilan campuran, dengan 400 anggota parlemen dipilih dari daerah pemilihan dan 100 kursi dialokasikan melalui daftar partai.
Partai Rakyat yang dahulu bernama Move Forward sebenarnya meraih kursi terbanyak pada pemilu tiga tahun lalu. Namun, kandidatnya dilarang menjabat sebagai perdana menteri dan partai tersebut kemudian dibubarkan.
Kali ini Partai Rakyat mengusung agenda penghapusan wajib militer dan pengurangan jumlah jenderal, berbeda dengan Bhumjaithai yang menekankan kredibilitas pertahanan negara.
Pheu Thai dipandang sebagai mitra koalisi Anutin yang paling mungkin. Keduanya sebelumnya bersekutu, hingga Bhumjaithai menarik diri dari perjanjian tersebut karena perbedaan pendapat mengenai penanganan konflik perbatasan yang dilakukan oleh perdana menteri saat itu Paetongtarn Shinawatra, putri Thaksin.
Paetongtarn mendapat kecaman setelah menyebut pemimpin kuat Kamboja Hun Sen sebagai ‘paman’ dalam percakapan telepon yang bocor.
Thaksin saat ini menjalani hukuman satu tahun penjara karena korupsi, meski banyak pengamat memperkirakan dia akan dibebaskan lebih awal sebagai bagian dari kesepakatan politik. Pheu Thai, yang pernah menjadi organisasi politik paling sukses di Thailand, mengalami penurunan dukungan yang signifikan sejak masa kejayaannya.
Tiga partai utama menawarkan berbagai kebijakan populis selama kampanye, termasuk janji Pheu Thai untuk membagikan sembilan hadiah harian senilai satu juta baht untuk meningkatkan perekonomian.
Di tengah dinamika politik tersebut, para pemilih juga berpartisipasi dalam referendum untuk menyampaikan pandangannya mengenai perlunya reformasi konstitusi.
Konstitusi saat ini, yang disusun di bawah kekuasaan militer setelah kudeta tahun 2014, memberikan kekuasaan luas kepada lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh senat. Meskipun tidak berisi langkah-langkah konkrit, referendum ini merupakan sinyal penting bagi arah perubahan politik Thailand di masa depan.
(sels/sel)
