Berita Pejabat Kemhan Ukraina Ditangkap, Diduga Gelapkan Dana hingga Rp618 M

Jakarta, Pahami.id —

Pihak berwajib Ukraina menangkap seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan atas tuduhan penggelapan hryvnia 1,5 miliar atau sekitar Rp 618 miliar.

Jika terbukti bersalah, petugas tersebut akan menghadapi hukuman hingga 15 tahun penjara.

Badan intelijen, Dinas Keamanan Ukraina (SBU), menyatakan bahwa petugas tersebut menandatangani perjanjian dengan perusahaan ekspor khusus untuk membeli artileri dalam jumlah besar pada Desember 2022.

Namun, kontrak pasokan yang lebih menguntungkan kemudian ditandatangani dengan produsen yang sama, kontrak yang tidak melibatkan perantara.

SBU mengatakan pihaknya secara signifikan mempersingkat waktu pengiriman dan mengurangi biaya produksi CNNSabtu (23/12).

Menurut SBU, pejabat pertahanan memperpanjang kontrak awal yang lebih mahal. Mereka juga menyatakan bahwa dana sebesar 1,5 miliar hryvnia Ukraina ditransfer ke rekening perusahaan perantara asing yang terafiliasi.

Unit tersebut juga menemukan dokumen yang mengkonfirmasi adanya aktivitas ilegal terkait kontrak tersebut.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Ukraina menyatakan pihaknya berupaya mengambil tindakan dengan mengembalikan dana.

Kepala Departemen Pers dan Informasi Kementerian Pertahanan Ukraina, Illarion Pavliuk, mengatakan kontrak tersebut merupakan kontrak yang pembayarannya telah dilakukan, namun belum ada penyerahan.

Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan meminta pengacara mempertimbangkan opsi pemutusan kontrak dan pengembalian dana.

Selain menghadapi agresi Rusia, Ukraina juga berjuang dalam pemberantasan korupsi.

September lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memecat Menteri Pertahanan Oleksii Reznikov, dengan alasan perlunya “pendekatan baru” di tengah beberapa skandal korupsi yang melibatkan Kementerian Pertahanan.

Sebaliknya, Zelensky menunjuk mantan anggota DPR Ukraina, Rustem Umerov.

Sebulan setelah pemecatan tersebut, CNN melaporkan bahwa Amerika Serikat semakin menekan Ukraina untuk berbuat lebih banyak dalam memerangi korupsi di pemerintahan.

Para pejabat mengatakan Gedung Putih telah mengeluarkan beberapa pemberitahuan ke Kyiv yang mengindikasikan bantuan ekonomi tertentu dari AS akan dikaitkan dengan kemajuan Ukraina dalam mereformasi lembaga-lembaganya.

Permasalahan korupsi juga menjadi semakin mendesak setelah Uni Eropa setuju untuk membuka perundingan keanggotaan dengan Ukraina.

(adalah / pua)

[Gambas:Video CNN]