Berita Menteri Beda Pendapat soal Kratom, Jokowi Perintahkan Lanjutkan Riset

Jakarta, Pahami.id —

Presiden Joko Widodo mengarahkan penyelidikan ulang kratom setelah para menteri berbeda pendapat dalam rapat terbatas di Istana hari ini.

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa kratom bukanlah narkotika. Sementara itu, terdapat pemaparan penelitian tentang tingkat ketergantungan kratom.

Jokowi menugaskan tiga lembaga untuk meneliti ulang kratom. Penelitian tersebut ditargetkan rampung pada Agustus tahun ini.

Sebelumnya arahan Presiden, pertama Kementerian Kesehatan, BRIN dan BPOM teruskan penelitian nyata yang aman bagi masyarakat, kata Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis ( 20/6).

<!–

–>

Jokowi juga memerintahkan Kementerian Perdagangan memperbaiki sistem tata niaga kratom. Ia pun meminta BPOM melakukan standarisasi produksi kratom.

Kedua pesanan ini menyusul penolakan kratom asal Indonesia di negara lain karena kualitasnya yang buruk. Pemerintah ingin kratom yang diproduksi di Indonesia memenuhi standar ekspor.

Moeldoko mengatakan, belum ada larangan mengonsumsi kratom hingga penelitian selesai. Ia mengatakan, kratom sebenarnya sudah dikonsumsi secara tradisional oleh masyarakat Kalimantan Barat.

“Maksudnya bagaimana bisa dilegalkan? Sekarang sudah tersebar luas. Jadi Presiden menegaskan, yang perlu dioptimalkan adalah manfaat dasar kratom,” ujarnya.

Moeldoko menambahkan, “Tadi Menteri Kesehatan menyampaikan ada unsur obat kanker, ada obat pereda nyeri, ini hal positif yang perlu dibenahi.”

(dhf/tidak)