Hal ini berarti meningkatnya kebutuhan manusia dan menghabiskan sistem air alami melebihi kapasitas yang dapat diisi ulang. Hal ini mengancam ketahanan energi dan pangan global serta berpotensi menyebabkan penurunan ekologi yang tidak dapat diubah.
Dampaknya pun tidak main-main, lebih dari dua miliar orang di seluruh dunia tidak memiliki akses yang memadai terhadap salah satu elemen penting kehidupan: air bersih.
Meskipun pemerintah dan kelompok bantuan telah membantu banyak orang, permasalahan ini diperkirakan akan semakin buruk seiring dengan bertambahnya populasi global dan semakin cepatnya perubahan iklim.
Laman Council on Foreign Relations (CFR) menulis bahwa krisis air bisa sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Dalam beberapa kasus, krisis menyebabkan kerusakan yang luas, termasuk kesehatan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan perdagangan global.
Oleh karena itu, pada bulan Januari 2026, para peneliti PBB menerbitkan laporan besar yang menyatakan bahwa istilah “krisis air” tidak lagi cukup untuk menggambarkan kerusakan struktural sistem air global.
Dunia saat ini berada dalam era “kebangkrutan air”, dimana pengambilan air permukaan dan air tanah secara berlebihan telah merusak sistem air alami hingga pada titik di mana perbaikan tidak mungkin dilakukan atau sangat mahal.
Degradasi lahan basah dan menyusutnya gletser, misalnya, “bukan sekadar tanda-tanda stres atau krisis,” kata laporan tersebut, namun merupakan gejala ekosistem yang telah melewati titik pemulihan.
Hasilnya akan menciptakan “dampak domino pada harga pangan, lapangan kerja, migrasi dan stabilitas geopolitik,” tambahnya.
Pada tahun 2024, Organisasi Kebudayaan dan Pendidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Unesco) telah memperingatkan akan terganggunya perdamaian akibat kebutuhan akan air.
“Ketika kelangkaan air meningkat, risiko konflik lokal atau regional juga meningkat. Pesan UNESCO jelas: jika kita ingin menjaga perdamaian, kita harus bertindak cepat tidak hanya untuk melindungi sumber daya air tetapi juga untuk meningkatkan kerja sama regional dan global di bidang ini,” kata Audrey Azoulay, Direktur Jenderal UNESCO.
Banyak sumber daya air tawar yang melintasi batas negara antar negara, dan sebagian besar pemerintah nasional dapat mengelola sumber daya ini secara kooperatif.
Hampir tiga ratus perjanjian air internasional telah ditandatangani sejak tahun 1948. Banyak di antaranya berkaitan dengan alokasi, pengelolaan, dan perlindungan kualitas air.
Misalnya, Organisasi Daerah Aliran Sungai Senegal – didirikan oleh Guinea, Mali, Mauritania, dan Senegal pada tahun 1972.
Perjanjian ini memungkinkan negara-negara anggota untuk bersama-sama memiliki dan mengelola infrastruktur hidrolik utama di cekungan tersebut. Perjanjian pembagian air terus berlanjut meskipun terjadi konflik lintas batas, seperti Sungai Yordan di Timur Tengah.
Meningkatkan atau mempertahankan akses terhadap air juga menjadi dasar perjanjian kerja sama modern, terutama ketika air bersih semakin langka.
Uni Afrika yang beranggotakan lima puluh lima negara mengumumkan pada bulan Februari 2026 bahwa pertemuan puncak tahunannya pada bulan tersebut akan berfokus pada pengelolaan air berkelanjutan karena benua tersebut menghadapi krisis kelangkaan yang semakin meningkat. Tiongkok dan Uni Eropa juga telah bekerja sama untuk mengembangkan strategi keamanan air.
[Gambas:Infografis CNN]
Namun, air juga muncul sebagai sumber konflik dalam beberapa tahun terakhir, sehingga meningkatkan kekhawatiran akan apa yang disebut “perang air”.
Di seluruh dunia, jumlah konflik terkait air, baik di dalam maupun antar negara, semakin meningkat. Pada tahun 2024, tahun terakhir dimana data lengkap tersedia, terdapat 420 konflik serupa, menurut Pacific Institute, yang melacak kekerasan terkait air.
Lembaga ini telah mencatat lebih dari 2.750 contoh air dan sistem air yang digunakan sebagai pemicu, sasaran, atau senjata kekerasan selama beberapa ribu tahun terakhir.
Meskipun sebagian besar konflik terjadi di tingkat komunal atau lokal, perairan lintas batas menjadi sumber ketegangan yang semakin besar, baik karena tidak adanya kesepakatan atau adanya sengketa mengenai tata air yang ada.
Ketegangan Mesir dan Ethiopia
Contoh yang menonjol adalah Cekungan Nil, sistem sungai lintas batas utama di Afrika bagian timur laut. Mesir mengklaim hak atas sebagian besar perairan Sungai Nil berdasarkan beberapa perjanjian, yang pertama sudah ada sejak masa kolonialnya.
Namun negara-negara lain mengatakan mereka tidak terikat oleh perjanjian tersebut karena mereka tidak pernah menjadi pihak di dalamnya.
Perselisihan memanas dalam beberapa tahun terakhir mengenai Bendungan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GET), sebuah proyek pembangkit listrik tenaga air besar-besaran di Sungai Nil Biru yang menurut Mesir dapat secara drastis mengurangi porsi air sungai yang diterimanya.
Di luar Mesir, beberapa negara juga melakukan serangan yang disengaja terhadap sistem air masing-masing. Selama perang di Ukraina, serangan Rusia merusak infrastruktur air yang penting, termasuk bendungan, instalasi pengolahan air, dan stasiun pompa.
Beberapa ahli menggambarkan tindakan Rusia sebagai “aquacide”—penghancuran, pencemaran, atau penggunaan sumber daya air dan infrastruktur yang disengaja.
Dalam perang AS-Israel melawan Iran yang dimulai pada Februari 2026, para pejabat Iran menuduh Amerika Serikat menyerang pabrik desalinasi di Qeshm, sebuah pulau di Teluk Persia, sehingga mengganggu pasokan air ke tiga puluh desa.
Namun, meskipun kelangkaan air dapat menyebabkan atau berkontribusi terhadap konflik, para ahli mengatakan hal ini juga dapat mendorong kerja sama.
“Jika berbagai negara atau pihak tidak ingin membicarakan hal lain, mereka perlu duduk bersama untuk membicarakan air karena tidak ada yang bisa dilakukan tanpa air,” kata Liz Saccoccia, peneliti keamanan air di World Resources Institute, kepada CFR.
“Jadi ini benar-benar menyatukan kelompok-kelompok ketika mereka tidak bisa menyepakati hal lain.”
