Jakarta, Pahami.id –
Para ibu, generasi muda dan perempuan yang tergabung dalam suara ibu Indonesia mendesak pemerintah untuk menghentikan program makan gratis (MBG) Ekor kasusnya Keracunan massal Di berbagai wilayah.
Mereka berunjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/10).
Pantauan lokasi, terlihat peserta membawa berbagai spanduk dengan tulisan beragam.
Salah satu spanduk besar bertuliskan ‘Hentikan MBG, Utamakan Kualitas, Keamanan dan Martabat Anak’. Spanduk lainnya bertuliskan ‘Hentikan MBG! Mengembalikan makanan bergizi kepada keluarga dan sekolah.
Dalam keterangannya, mereka mengungkapkan kegelisahan dan kemarahan atas berulangnya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan anak sekolah akibat program MBG.
Program yang diklaim sebagai solusi gizi sekolah justru menimbulkan krisis kesehatan, krisis akuntabilitas, dan krisis moral dalam penyelenggaraan negara.
Mengumpulkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), tercatat lebih dari 10.482 anak menjadi korban keracunan MBG di berbagai daerah.
“Daripada menjadi program wajib, sudah sepantasnya program ini dikembalikan hanya kepada kelompok 3T (batas, luar dan kurang mampu) dan/atau anak dari keluarga kurang mampu yang memerlukan intervensi khusus untuk perbaikan gizi,” demikian dikutip suara ibu Indonesia.
Menurut mereka, anggaran MBG yang mengambil mayoritas dana pendidikan, harusnya mampu meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan infrastruktur sekolah 3T, dan membangun kantin berbasis masyarakat yang dikelola oleh sekolah, guru, dan orang tua.
Sekilas Keterlibatan TNI-Poli di MBG
Suara Indonesia prihatin dengan langkah pemerintah yang melibatkan TNI/Polri dalam rantai distribusi dan pengawasan program tersebut.
Langkah tersebut dinilai menunjukkan militerisasi urusan sipil dan membuka ruang baru penyalahgunaan kekuasaan di depan publik. Faktanya, militer bukanlah badan pangan, dan tugas mereka bukanlah mengurus gizi sekolah atau anak-anak.
Oleh karena itu, kami menuntut pemerintah menghentikan proyek MBG di seluruh Indonesia. Program tersebut gagal menjamin keselamatan, kesehatan, dan semangat anak-anak. Menarik keterlibatan TNI/POLRI dalam seluruh aspek pelaksanaan MBG dan program lain yang terkait dengan dunia sipil, kata mereka.
Suara Indonesia juga menuntut agar audit nasional independen dilakukan terhadap seluruh vendor, dapur sekolah, dan rantai pasok MBG, serta mempublikasikan hasilnya secara terbuka.
Suara ibu-ibu Indonesia menyadarkan bahwa masih banyak pekerja informal, ibu-ibu, dan pekerja dapur sekolah yang mengandalkan program MBG sebagai titik pencariannya.
Mereka juga memahami bahwa banyak anak di sekolah yang membutuhkan tambahan nutrisi.
Namun, ketika pekerja kecil yang direkrut tidak mendapatkan perlindungan kerja yang memadai, dan makanan untuk anak tidak dikelola dengan standar keselamatan yang ketat, maka program yang seharusnya membantu justru berpotensi menjadi bencana, kata suara Indonesia.
(yoa/dal)
