Daftar isi
Jakarta, Pahami.id —
Kenya kekacauan setelah sedikitnya 13 demonstran tewas terkena tembakan polisi saat demonstrasi memprotes undang-undang reformasi perpajakan, Selasa (25/6).
Kerusuhan dimulai ketika ratusan pengunjuk rasa mengepung gedung parlemen di ibu kota Nairobi pada Selasa malam. Saat itu, anggota parlemen sedang mengesahkan RUU yang mengatur kenaikan pajak.
Masyarakat tak setuju dengan aturan tersebut karena dinilai semakin mencekik nasib rakyat.
Berikut beberapa fakta mengenai demonstrasi di Kenya.
Daftar Isi
Pihak berwenang menembak para pengunjuk rasa dengan peluru tajam
Awalnya petugas polisi berusaha membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Namun karena massa tidak kunjung bubar dan melemparkan gas, polisi malah menembakkan peluru tajam ke arah pengunjuk rasa.
Sedikitnya 13 orang tewas akibat penembakan tersebut. Auma Obama, aktivis dan saudara tiri mantan Presiden AS Barack Obama, juga menjadi korban gas air mata.
“Saya di sini karena–lihat apa yang terjadi. Pemuda Kenya berdemonstrasi untuk menuntut hak-hak mereka. Mereka berdemonstrasi dengan bendera dan spanduk,” kata Auma Obama kepada wartawan CNN di lokasi kejadian.
“Saya tidak bisa melihat lagi. Kami ditembak dengan gas air mata,” lanjutnya sambil terbatuk-batuk dan menutup matanya dari gas air mata yang menyebar.
Menurut Asosiasi Medis Kenya, 31 orang terluka dalam protes pada Selasa malam. Korban luka-luka termasuk 13 orang yang tertembak peluru tajam dan empat orang yang terkena peluru karet, demikian dilaporkan Al Jazeera.
Presiden mencurigai adanya penyusup
Presiden Kenya William Ruto menduga ada beberapa penyusup yang menyamar pada demonstrasi yang awalnya berlangsung damai.
“Penjahat biasa, atau kemungkinan besar, menyamar sebagai pengunjuk rasa damai sedang melakukan teror terhadap masyarakat, perwakilan mereka, dan lembaga-lembaga yang didirikan berdasarkan Konstitusi kita. Oleh karena itu, mereka berharap bisa lolos dari hukuman,” kata Ruto. CNN.
Reformasi perpajakan apa yang diprotes masyarakat?
RUU Keuangan 2024 diperkenalkan di parlemen pada awal Mei. Sejak saat itu, masyarakat terus melakukan protes karena tidak setuju dengan aturan yang telah ditetapkan.
RUU tersebut mencakup ketentuan kenaikan pajak, termasuk pungutan baru atas pembuatan konten digital yang dimonetisasi, serta kenaikan pajak sebesar 5 persen atas pembayaran digital seperti transfer bank dan uang digital.
Peraturan ini berdampak buruk terutama bagi negara yang bergantung pada uang seluler seperti Kenya.
Beberapa peraturan lain yang ditentang oleh masyarakat Kenya adalah usulan untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 16 persen pada roti, serta pajak cukai sebesar 25 persen pada minyak goreng nabati mentah dan olahan yang diproduksi di dalam negeri.
RUU tersebut juga mengatur pembayaran penghasilan tambahan sebesar 2,75 persen bagi penerima upah yang terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional. Pajak tahunan sebesar 2,5 persen juga ditetapkan untuk kendaraan bermotor.
Hapus beberapa aturan perpajakan
Setelah serangkaian protes beberapa waktu lalu, parlemen akhirnya mengumumkan amandemen darurat.
Dalam konferensi pers, ketua komite keuangan Kenya, Kuria Kimani, menyatakan bahwa parlemen akan menghapuskan pajak atas roti, bahan bakar, kendaraan bermotor dan transaksi keuangan termasuk pembayaran uang seluler.
Usulan “retribusi lingkungan” terhadap barang-barang plastik seperti popok, pembalut wanita, dan telepon hanya berlaku untuk barang-barang impor, bukan produsen lokal.
Asuransi kesehatan dan retribusi perumahan bagi masyarakat bergaji juga dikatakan berkurang.
Mengapa reformasi perpajakan ini begitu sensitif?
Masyarakat Kenya sudah berada di bawah banyak tekanan bahkan tanpa adanya kenaikan pajak. Pasalnya, masyarakat kini hidup dalam situasi di mana biaya hidup dan makanan meroket di negeri ini.
Para pengunjuk rasa juga mencatat bahwa sejak pelantikan Ruto pada tahun 2022, masyarakat telah dikenakan pajak lebih banyak, sementara pelayanan publik yang diberikan belum meningkat secara signifikan.
Mereka juga menuduh pemerintah Ruto mengenakan pajak atas korupsi alih-alih meningkatkan fasilitas sosial.
(blq/dna)
