Berita Bupati Luwu Respons Aksi Blokade Jalur Trans Sulawesi Tuntut Pemekaran

by
Berita Bupati Luwu Respons Aksi Blokade Jalur Trans Sulawesi Tuntut Pemekaran


Makassar, Pahami.id

Sejumlah poin Jalur Trans Sulawesi yang berada di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dihadang sejumlah mahasiswa dan warga yang menuntut pemekaran Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya.

Pemblokiran jalan tersebut berlangsung sejak Jumat (23/1) hingga Senin (26/1). Lalu lintas kendaraan yang keluar dan menuju Kota Makassar atau ke kabupaten lain terhambat setelah tiga ruas jalan di wilayah Belopa, Padang Sappa, dan Walenrang Lamasi (Walmas), Kabupaten Luwu ditutup.

Bupati Luwu Patahuddin mengatakan, pihaknya sudah berupaya mengajak pelajar dan warga untuk membuka jalan tersebut, hal yang sudah terjadi sejak lama.


“Kami telah melakukan kontak dengan para pelajar dan warga yang memblokir jalan tersebut untuk membuka jalan, karena berdampak langsung kepada masyarakat Luwu itu sendiri,” kata Patahuddin kepada CNNIndonesia.comSenin (26/1).

Patahuddin mengatakan, seluruh bupati di Luwu seperti Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo akan menyampaikan seluruh aspirasi mahasiswa dan warga kepada pemerintah pusat untuk segera pemekaran Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Besar.

“Kami sudah nyatakan bahwa tuntutan ini akan dibawa ke pemerintah pusat dan akan diberitahukan pada saat yang sama,” ujarnya.

Tindakan ini menyebabkan kemacetan panjang dan distribusi BBM masih terhambat akibat pembatasan.

“Kami menutup jalan ini hanya untuk menunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa Luwu Besar harus diberi perhatian. Kami ingin daerah (ada Daerah Luwu Besar),” kata Ketua Umum Ikatan Mahasiswa dan Pelajar (IPMIL), Hafid.

Pemblokiran jalan ini, kata Hafid, akan terus dilakukan hingga pemerintah pusat merespon tuntutan masyarakat dan mahasiswa.

Tidak ada kata berhenti, kita sudah berjuang sejak lama, selama ini Luwu Raya diabaikan, giliran kita yang menggugat. Jadi tidak ada pembatasan yang dibuka sebelum ada pernyataan dari presiden, ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman mengatakan, pemblokiran jalan tersebut secara tidak langsung menimbulkan permasalahan bagi masyarakat Luwu.

“Karena kalau ada yang sakit, baru dikonsultasikan ke masyarakat Luwu dan sebagainya, termasuk pasokan kebutuhan pokok, khususnya minyak. Selama ini kalau pasokan kapal tanker dari Pertamina terhambat, itulah pemicu kelangkaan BBM yang berujung pada kenaikan harga. Kalau harga naik, masyarakat sendiri yang dirugikan,” kata Jufri kepada wartawan.

Namun, kata Jufri, dirinya mendapat informasi bahwa jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Luwu Utara telah dibuka oleh warga dan mahasiswa yang menuntut pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya.

“Saya dengar kabar akses Masamba yang tadinya ditutup sudah mulai dibuka,” ujarnya.

Jufri meminta seluruh bupati di tanah Luwu terus mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

“Saya kira bupati-bupati di tanah Luwu adalah orang-orang yang bijak, mereka paham apa yang harus dilakukan, karena kita boleh berperang, kita sangat mengapresiasi itu keinginan yang baik tapi kita perlu memperhatikan kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan masyarakat Luwu,” ujarnya.

(fra/mir/fra)