Jakarta, Pahami.id —
Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahidmenyoroti rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai Januari 2025.
Yenny mengatakan, saat menjabat presiden, kebijakan yang diambil Gus Dur berpihak pada rakyat kecil. Gus Dur, kata dia, tidak pernah menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri atau mempertahankan kekuasaan.
Ia mengatakan, hal ini hendaknya dijadikan pembelajaran bagi semua pihak, khususnya para pemimpin di Indonesia.
“Semua yang beliau lakukan adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Saudara-saudara, ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama kepada para pemimpin kita saat ini,” kata Yenny saat menghadiri Gus Dur Haul ke-15 yang digelar di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12) sore.
Katanya, saat ini masyarakat Indonesia sedang dalam kesulitan. Harga kebutuhan pokok meroket, daya beli menurun, dan kelas menengah pun turun.
Yenny menegaskan rencana kenaikan PPN sebesar 12 persen dalam situasi ini.
“Kelas menengah mengalami penurunan, bahkan jumlahnya berkurang 9 juta orang. Para ekonom menganalisis konsumsi dalam negeri menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun saat ini ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen, yaitu sebijaksana ini?” katanya.
Dia menyinggung kebijakan di negara lain. Yenny mengatakan Singapura memberikan bantuan tunai kepada warganya. Selain itu, Vietnam menurunkan pajak dan mengurangi jumlah pejabat.
Namun Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya. Kalau Gus Dur masih ada, saya yakin dia akan berpihak pada rakyat dan mengatakan, hentikan rencana ini, ujarnya.
Pemerintah akan menerapkan kenaikan PPN sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025. Rencana ini mendapat tentangan dari masyarakat luas.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim kebijakan kenaikan PPH bersifat selektif dan hanya menyasar barang dan jasa kategori mewah atau premium.
(yo/fea)