Berita Tak Ada Info ke Kami

by


Jakarta, Pahami.id

Amerika Serikat mengaku tidak diberitahu mengenai keputusan Presiden tersebut Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa malam (3/12).

Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan Washington belum menerima pemberitahuan apa pun mengenai postingan tersebut.


“AS tidak diberitahu sebelumnya mengenai pengumuman ini. Kami sangat prihatin dengan perkembangan yang kami lihat di sana,” demikian pernyataan Dewan Keamanan Nasional AS, seperti dikutip AFP.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa (12/3) sore dengan alasan ancaman dari Korea Utara dan kekuatan “anti-negara”.

“Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk menghilangkan unsur-unsur anti-negara, dengan ini saya mengumumkan darurat militer,” kata Yoon dalam pidato nasional yang disiarkan langsung di televisi, dikutip oleh AFP.

Yoon mengatakan “partai oposisi” telah melumpuhkan pemerintah hanya untuk mengadilinya dan menyerukan penyelidikan khusus terhadap ibu negara Kim Keon Hee.

Yoon telah terlibat dalam skandal korupsi tahun ini, salah satunya melibatkan istrinya, Kim Keon Hee, karena diduga menerima tas Dior sebagai suap dan sehubungan dengan dugaan manipulasi saham.

Bulan lalu, Yoon terpaksa mengeluarkan permintaan maaf di TV nasional, mengatakan dia mendirikan kantor untuk mengawasi tugas ibu negara. Namun, dia menolak permintaan pihak oposisi untuk mengadakan penyelidikan khusus.

Korea Selatan adalah sekutu demokratis utama Amerika di Asia. Bersamaan dengan ini, para pejabat AS tidak secara terbuka mengecam keputusan Yoon namun juga tidak mendukung tuduhannya bahwa partai oposisi Korea Selatan terlibat dalam aktivitas “anti-negara”.

“Ini adalah situasi yang sangat bergejolak. Saya tidak akan terburu-buru mengambil kesimpulan apa pun saat ini,” kata Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vedant Patel seperti dikutip. Berita ABC.

“Semua harapan dan harapan agar setiap perselisihan politik dapat diselesaikan secara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku,” lanjutnya.

(blq/dna)