Daftar Isi
Jakarta, Pahami.id —
Kereta yang membawa Presiden Jokowi tiba di Stasiun Central Kyiv, Ukraina, pukul 08.50 waktu setempat, setelah menempuh 11 jam perjalanan dari Polandia, Rabu, 29 Juni 2022 silam.
Jokowi keluar tak lama setelah kereta berhenti. Ia lalu berdiri di tepian peron, sambil tangan kirinya ia berikan untuk Iriana yang hendak menyusul keluar. Jokowi dan Iriana turun dan langsung disambut pejabat Ukraina.
Rombongan presiden lanjut berjalan kaki menyusuri peron. Sesekali bibir Jokowi merekah. Sementara sekelilingnya, pasukan pengamanan bersenjata lengkap berjaga-jaga dalam formasi siaga.
Kunjungan Jokowi saat itu terjadi Rabu pagi itu hanya berselang lima bulan setelah invasi Rusia terhadap Ukraina. Kecamuk perang dengan artileri berat cuma berjarak puluhan kilometer dari lokasi Jokowi berdiri.
Dengan risiko keamanan yang sangat tinggi, lawatan presiden jelas bukan peristiwa diplomatik biasa. Jokowi, yang saat itu memegang presidensi G20, berusaha membuka ruang dialog antara Rusia dan Ukraina.
“Waktu beliau (Jokowi) pergi ke Ukraina, saya termasuk yang terkejut juga. Presiden berani melakukan itu untuk pergi ke zona perang. Membawa istrinya pula, berarti ini kan memang bisa menempuh bahaya,” kata Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Profesor Evi Fitriani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, 24 September, dikutip dari Antara.
“Bahwa Presiden bisa sampai ke situ dan saya pikir banyak takjub juga dari seluruh dunia. Pemimpin Eropa bisa lakukan itu karena wilayah dekat, sementara Jokowi jauh dari Indonesia,” kata Guru Besar Hubungan Internasional tersebut.
Memang, misi damai Jokowi tidak seketika itu juga membuahkan hasil. Perang masih berkecamuk, bahkan sampai detik ini. Namun, apa yang dilakukan Jokowi saat itu setidaknya jadi langkah awal meredakan benih-benih ketegangan antar negara-negara G20 yang terbelah imbas perang Rusia-Ukraina.
Langkah Jokowi tersebut penting dan sudah sepatutnya dilanjutkan oleh negara-negara lain pemegang presidensi G20. Dengan demikian, G20 sebagai forum multilateral dapat lebih memperluas perannya tak hanya secara ekonomi, namun juga secara politik dan keamanan, terutama dalam menengahi pertikaian Rusia dan Ukraina.
Lawatan Jokowi dua tahun silam juga seolah merangkum wajah diplomasi Indonesia selama satu dekade kepemimpinannya.
Melalui kunjungan itu, Jokowi seperti memberi pesan kepada dunia bahwa Indonesia bukan sekadar penonton dalam percaturan politik global pasca Perang Dingin.
Jokowi memang sempat dikritik pada paruh pertama kepemimpinannya. Sosoknya dianggap meminggirkan instrumen politik luar negeri. Kritik yang sebenarnya tidak berdasar, sebab, pada kenyataannya Indonesia tetap aktif dan berkontribusi di forum-forum multilateral.
Berbeda dengan paruh kedua kepemimpinannya, pada paruh pertama fokus utama Jokowi lebih condong memanfaatkan politik luar negeri sebagai instrumen menarik investasi asing.
Indonesia aktif terlibat dalam pertemuan-pertemuan forum ekonomi multilateral, mulai dari APEC, G20 hingga World Economic Forum. Pada fase ini, Jokowi tampaknya fokus mengkonsolidasikan semua instrumen, termasuk politik luar negeri, untuk membangun basis ekonomi domestik yang kuat menghadapi dinamika perekonomian dunia.
Kecenderungan tersebut bahkan masih berlanjut pada paruh kedua pemerintahan Jokowi.
Daftar Isi
Melawan Eropa di WTO
Salah satu yang paling mencolok adalah perjuangan Indonesia di peradilan dagang internasional terkait sengketa ekspor dengan Uni Eropa.
Presiden Jokowi dalam pidatonya di berbagai kesempatan, berkali-kali menegaskan pemerintah tidak akan menghentikan program hilirisasi industri.
Jokowi meminta agar penghentian ekspor bahan mentah tidak hanya berhenti di nikel.
“Hati-hati, dulu zaman VOC, zaman kompeni itu ada yang namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa, kita dipaksa untuk ekspor. Lho, ini barang kita kok,” kata Jokowi, Desember 2022.
Di momen berbeda, Jokowi mengatakan pemerintah akan melanjutkan hal serupa untuk bahan mineral lainnya seperti tembaga dan bauksit.
Ia mengatakan tidak ada negara maupun organisasi internasional mana pun yang bisa menghentikan keinginan Indonesia untuk melakukan hilirisasi.
Ia meyakini bahwa hilirisasi tersebut akan mendongkrak nilai tambah di dalam negeri.
“Memang siapa pun, negara mana pun, organisasi internasional apa pun, saya kira enggak hisa menghentikan keinginan kita untuk industrialisasi, untuk hilirisasi dari ekspor barang mentah ke barang setengah jadi atau barang jadi karena kita ingin nilai tambah ada di dalam negeri,” kata Jokowi, Agustus 2023.
Di periode pemerintahan Jokowi, pelarangan eskpor biji nikel dimulai sejak Januari 2020. Langkah itu dilakukan melalui regulasi Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Kebijakan Pemerintah Indonesia itu diprotes oleh Uni Eropa dan dibawa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia kalah dalam kasus tersebut.
Menteri ESDM saat itu, Arifin Tasrif mengatakan berdasar putusan tertanggal 17 Oktober 2022, Indonesia dinyatakan terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI. GATT dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.
Presiden Jokowi menegaskan Indonesia mengajukan banding terhadap putusan itu. Ia juga mau hilirisasi terus dilanjutkan.
Meski kalah gugatan di WTO, Indonesia masih bebas melarang ekspor bijih nikel. Menurut pemerintah, putusan itu belum inkracht karena Indonesia masih mengajukan banding.
Indonesia resmi mengajukan banding kepada Badan Banding (Appellate Body) WTO pada 8 Desember 2022.
“Banding kepada Badan Banding WTO merupakan hak absah yang dimiliki Indonesia berdasarkan ketentuan di WTO,” kata Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya, Duta Besar Febrian A. Ruddyard.
Saat ini, proses banding masih belum berjalan, sebab pemerintah Indonesia masih menanti terbentuknya Badan Banding (Appellate Body).
Peran sentral sikapi Myanmar
Pelan tapi pasti, Indonesia pun semakin aktif berperan dalam persoalan politik dan keamanan baik di level regional maupun global.
Di Asia Tenggara, Indonesia kerap bersuara dan mengambil peran penting terhadap krisis politik di Myanmar.
Sejak kudeta pecah, warga Myanmar ramai-ramai turun ke jalan memprotes militer. Namun, junta menanggapi protes tersebut dengan kekerasan berlebih dan menjatuhkan banyak korban.
ASEAN pun turun tangan dua bulan setelah kudeta. Melalui Indonesia, ASEAN menginisiasi pertemuan khusus membahas Myanmar pada April 2021 yang juga dihadiri kepala junta Min Aung Hlaing.
Pertemuan tersebut menghasilkan konsensus lima poin. Poin itu di antaranya mendesak penghentian kekerasan di Myanmar, mendesak dilakukannya dialog konstruktif guna mencari solusi damai.
Kemudian mengajukan agar ASEAN bisa memfasilitasi mediasi, pengajuan agar ASEAN dapat memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan pengajuan agar ASEAN bisa mengirim utusan khusus ke Myanmar.
Selama keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023, Menlu Retno Marsudi menyebut perkembangan Myanmar menjadi perhatian Indonesia.
Ia mengatakan lebih dari 265 kegiatan telah dilakukan dengan para pemangku kepentingan Myanmar untuk mendorong kemajuan implementasi Konsensus Lima Poin demi membantu Myanmar keluar dari krisis
“Demokrasi dan stabilitas di Myanmar akan menjadi kunci penyelesaian isu Rohingya, agar mereka dapat kembali ke rumah mereka secara bermartabat,” kata Retno, Januari 2024.
Ia mengatakan pada Desember 2023 lalu, isu Rohingya juga secara khusus dibahas oleh Retno dengan Komisioner Tinggi UNHCR di Jenewa.
“Saya tekankan diperlukan kerja sama kuat antara negara kawasan dan badan-badan PBB untuk menyelesaikan isu pengungsi Rohingya,” kata Retno.
Saat konsensus lima poin Myanmar tidak menunjukkan progres, sikap Indonesia semakin tegas.
Dalam pertemuan tertutup menteri luar negeri dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Laos, Juli 2024 lalu, Retno mengatakan Myanmar tetap tak mendapat ruang di ASEAN sampai junta militernya menghormati komitmen perdamaian yang dibuat.
“Tidak ada kemajuan dalam pelaksanaan konsensus lima poin. Dan jika masih tidak ada kemajuan, partisipasi Myanmar dalam pertemuan menteri luar negeri dan KTT ASEAN harus dijaga pada level non-politik,” kata Retno.
Tegas tentang Israel
Sikap tegas Indonesia juga terlihat dalam konflik Israel-Palestina. Indonesia langsung menyatakan sikap hanya berselang hitungan hari setelah perang terbuka pecah pada 7 Oktober 2023.
“Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda, karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar,” kata Jokowi, 10 Oktober 2023.
Beberapa hari setelahnya, Jokowi kembali menegaskan sikap. Ia mengatakan Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza, terutama situasi kemanusiaan. Indonesia kemudian mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina.
Tidak lama setelahnya, Indonesia dan sejumlah negara Organisasi Kerja sama Islam (OKI) menginisiasi rapat darurat membahas peristiwa di Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hadir dalam rapat tersebut.
Di forum yang lebih luas Retno juga kerap melontarkan pernyataan terkait situasi di Palestina. Pada 25 Oktober 2023, Retno yang berbicara dalam dalam High-Level Open Debate DK (Dewan Keamanan) PBB di New York, mendesak DK PBB segera bertindak menghentikan konflik di Gaza.
Retno menegaskan DK PBB tidak boleh tinggal diam, menyaksikan bencana dan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina.
“Saya mengingatkan bahwa DK memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tidak membiarkan perang berkepanjangan, atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang,” ujar Retno saat itu.
Indonesia pun menyerukan kesatuan suara demi menghentikan kekerasan dan fokus pada isu kemanusiaan.
RI juga mendesak segera dilakukannya gencatan senjata segera, memprioritaskan akses kemanusiaan, serta kemanusiaan harus dikembalikan ke Dewan Keamanan.
“Tolong gunakan kekuatan besar Anda untuk kemanusiaan. Warga Palestina berhak memperoleh hak dan perlakuan yang setara, kita semua manusia,” kata Retno.
Dalam sidang khusus Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Retno mengatakan sidang majelis umum PBB harus bisa merespons masalah Palestina-Israel.
“Jangan sampai rakyat Palestina tidak lagi memiliki pilihan selain menerima ketidakadilan seumur hidup mereka. Menjadi tugas kita untuk menghentikan ketidakadilan ini. Indonesia siap dan akan menjalankan perannya. Indonesia akan terus Bersama rakyat Palestina,” kata Retno, 26 Oktober 2023.
Sebulan setelahnya atau November, Retno, Menlu negara-negara Arab dan negara mayoritas muslim bersama OKI menggelar pertemuan di Beijing, China. Dalam kesempatan itu, Retno menyerukan negara sekutu Israel untuk menggunakan pengaruhnya dan mendesak Israel menghentikan kekejaman di Palestina.
Retno makin lantang mengecam Israel. Ia membawa isu Palestina dalam pertemuan G20 yang berperan membahas peran G20 dalam ketegangan global terkini, Februari lalu.
Tidak hanya itu, dalam persidangan Advisory Opinion di Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), Retno menyampaikan lima poin. Mulai dari Israel melanggar hukum, menghalangi proses perdamaian dan Israel melanggar kebijakan kependudukan.
Indonesia mendesak ICJ mengeluarkan konsekuensi untuk Israel. Indonesia juga menegaskan dukungan terhadap hak Palestina menentukan nasib sendiri.
Sikap Indonesia juga dipertegas lewat kesiapan mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. TNI siap mengirim pasukan jika mendapat amanat dari PBB.
Sementara itu, sebanyak 40 tenaga kesehatan TNI telah dikirim ke rumah sakit terapung milik UEA di El Arish, Mesir sejak Agustus lalu. Bantuan ini belum termasuk paket bantuan makanan dan obat-obatan yang dikirim pemerintah kepada warga Palestina di Gaza.
Inisiatif-inisiatif pemerintahan Jokowi atas isu Palestina dan persoalan global lain mendapat apresiasi dari luar dan dalam negeri.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) terang-terangan memuji Menlu Retno yang telah bersikap tegas dalam konflik Israel-Palestina.
“Saya terus terang saja ya, saya mengapresiasi pemerintah dalam hal ini Menteri Luar Negeri yang sudah menyatakan sikap tegas terhadap apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI Anwar Abbas di Jakarta, 30 November 2023.
Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah Muhammad Cholil Nafis turut mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dengan mencari dukungan internasional untuk mendukung Palestina.
“Oleh karena itu kami bantu dari gerakan civil society, seperti suara-suara kita melalui gerakan massa di beberapa tempat di Indonesia, sehingga menjadi bahan diplomasi pemerintah kita kepada luar (negeri) termasuk kepada yang bersangkutan dengan Israel,” ujarnya.
Mulya (31), warga Tangerang Selatan aktivis pro Palestina mengaku bangga Indonesia di berbagai forum internasional mendukung kemerdekaan dan hak-hak bangsa Palestina.
“Dalam berbagai forum internasional, terutama PBB, Bu Menlu Retno Marsudi, selalu menyuarakan dukungan untuk Palestina dan menolak penjajahan Israel,” kata Mulya.
Ia juga bangga karena diplomasi Indonesia forum internasional diikuti masyarakat dengan aksi boikot hingga aksi-aksi damai.
“Kelihatan masyarakat sejalan dengan pemerintah soal isu Israel-Palestina,” katanya.
Global Citizen Award 2022
Di level internasional, kiprah Presiden Jokowi aktif dalam upaya menyelesaikan permasalahan internasional mendapat pengakuan lewat penghargaan bergengsi Global Citizen Award pada 2022, dari Atlantic Council.
Penganugerahan Global Citizen Award 2022 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan Atlantic Council di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York. Dalam acara yang digelar pada 19 September 2022 lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hadir secara langsung untuk mewakili Presiden Jokowi menerima penghargaan tersebut.
Penghargaan itu menempatkan Jokowi sejajar dengan tokoh dunia lain yang juga pernah mendapat penghargaan serupa karena dinilai telah memberikan kontribusi nyata bagi dunia. Di antaranya adalah mendiang Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, hingga Perdana Menteri Belanda Mark Rutte.
“Kita patut bangga sekaligus mengapresiasi The Atlantic Council (lembaga pemikiran Amerika Serikat) yang telah memberikan award (penghargaan) ini kepada sosok yang tepat,” kata Direktur Eksekutif Maarif Institute Abdul Rohim Ghazali, dalam siaran pers, 23 September 2022.
Pengaruh Tertinggi di Asia Tenggara
Sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi menghadirkan wajah politik luar negeri Indonesia yang bebas, aktif namun juga asertif.
Menlu Retno, Januari 2024 lalu, menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain utama di kawasan dan global, bukan hanya sebagai penonton.
Retno menyebut dalam hampir 10 tahun terakhir, rekam jejak diplomasi Indonesia sangat dirasakan di kawasan dan dunia. Ia lantas mengutip laporan lembaga think-tank Lowy Institute yang menyebut Indonesia sebagai negara “middle power in Asia”.
“Diplomasi Indonesia memiliki pengaruh tertinggi di Asia Tenggara tahun 2023,” kata Menlu Retno.
Ia juga mengutip lembaga think-tank berbasis di London Chatam House, yang menyebut keketuaan Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang penting di Asia.
“Dari berbagai pandangan tersebut, jelas bahwa Indonesia adalah salah satu pemain utama di kawasan dan global, bukan sebagai penonton,” kata Retno dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2024, Senin (8/1).
(wis/sur)
