Berita Saudi Desak Reformasi DK PBB usai Kecewa AS Veto Kembali Resolusi

Jakarta, Pahami.id —

Arab Saudi menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) setelah Amerika Serikat memveto rancangan resolusi yang diusulkan Aljazair.

Dalam keterangan resminya, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyayangkan keputusan AS yang memveto rancangan Aljazair yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Jalur Gaza.

Saudi meminta DK PBB direformasi agar badan tersebut benar-benar dapat menjalankan perannya sebagai pasukan penjaga perdamaian.

“Sekarang ada kebutuhan mendesak yang lebih besar dari sebelumnya untuk mereformasi Dewan Keamanan sehingga badan ini menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan kredibilitas dan tanpa standar ganda,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya, seperti dikutip Al ArabiyaRabu (21/2).

Riyadh mengatakan, situasi keamanan di Gaza saat ini perlu mendapat perhatian segera karena terus memburuk, terutama di tengah ancaman serangan brutal Zionis di Rafah.

“Pemerintah memperingatkan akan memburuknya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dan sekitarnya,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, memperingatkan bahwa peningkatan pertempuran hanya akan mengancam perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut.

“Eskalasi ini tidak akan mengarah pada dialog dan solusi damai terhadap masalah Palestina sesuai dengan resolusi internasional yang relevan,” kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan.

Pada Selasa (20/2), Dewan Keamanan PBB menggelar pemungutan suara terhadap rancangan resolusi gencatan senjata Gaza yang diajukan Aljazair.

Namun AS sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB menggunakan hak vetonya sehingga rancangan tersebut tidak disahkan. Washington menganggap rancangan tersebut tidak masuk akal.

Untuk meloloskan resolusi, rancangan tersebut harus disetujui oleh sembilan anggota DK PBB dan tidak diveto oleh anggota tetap mana pun.

Rancangan Aljazair berisi tuntutan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza serta pembebasan tanpa syarat semua sandera yang masih ditahan.

Meski memveto rancangan Aljazair, AS justru mengajukan rancangan resolusi untuk diadopsi oleh DK PBB. Rancangan tersebut menyerukan gencatan senjata sementara untuk membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas.

(blq/asa)