Surabaya, Pahami.id —
Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur Said Abdullah mengecam keras wacana evaluasi pemilu kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang disebut ingin diubah ke mekanisme pemilihan melalui DPRD.
Menurut Said, wacana pilkada tidak langsung merupakan tindakan yang sembrono, karena berpotensi menghancurkan demokrasi Indonesia.
“Hati-hati. Kita sudah begitu maju, begitu maju. Tiba-tiba kita ditarik mundur, atret [mundur],” kata Said usai menggelar Konferensi Serentak (Konferda) PDIP Wilayah Jawa Timur dan Konferensi Cabang (Konfercab), di Hotel Shangri-La Surabaya, Minggu (21/12).
Menurut Said, pilkada langsung merupakan bagian dari proses pendewasaan demokrasi di Indonesia.
Oleh karena itu, ia menilai wacana pengembalian pilkada tidak langsung perlu dikaji secara mendalam agar tidak mengorbankan esensi demokrasi yang lebih substantif.
Padahal kita ingin maju, demokrasi kita. Apakah kita akan kembali ke demokrasi prosedural atau demokrasi substantif, ujarnya.
Menurut Said, alasan tingginya biaya politik dalam pilkada langsung tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar perubahan sistem pemilu untuk mencari pemimpin daerah. Ia justru mempertanyakan apakah mekanisme pemilihan bupati melalui DPRD benar-benar lebih murah dan bebas permasalahan serupa.
“Saya mohon hati-hati, pelajari sedalam-dalamnya. Kelebihan dan kekurangannya. Jangan pakai istilah demokrasi yang kita terapkan di pemilu langsung itu mahal. Bukankah mahal biayanya lewat DPD? Yang jadi pertanyaan. Bisa juga melalui DPRD,” kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.
Ia mengingatkan, permasalahan utama demokrasi bukan terletak pada sistem pemilukada langsung atau tidak langsung, melainkan pada kualitas pendidikan politik yang diberikan partai kepada masyarakat.
“Pmasalahbukan itu. seharusnya masalahIntinya bagaimana partai politik mengedukasi pemilih dan masyarakat bahwa politik uang tidak baik bagi kehidupan kita semua, kata Said.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung tidak produktif dan efektif.
Cak Imin mengaku pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung yang sudah berjalan sejak 2005.
Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin saat menghadiri pembukaan Muswil PKB Jatim di Surabaya, Jumat (19/12).
Agenda tersebut dihadiri pengurus PKB seluruh kabupaten dan kota di Jatim, sejumlah bupati, serta pengurus struktur PWNU Jatim, termasuk Ketua PWNU Jatim Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
“Pilkada di tingkat provinsi secara langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif, kami akan evaluasi,” kata Cak Imin.
Tegasnya, penilaian ini penting untuk dilaksanakan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Menurutnya, wacana tersebut bukan hanya pandangan PKB saja, tapi juga kesadaran bersama antar parpol lainnya.
“Iya alhamdulillah semua pihak sadar, banyak sistem pemilu, paket pemilu yang tidak produktif, pilkada langsung tidak produktif,” ujarnya.
(frd/anak)
