Jakarta, Pahami.id —
Israel menyetujui pembangunan 19 pemukiman baru di Tepi Baratmemperparah perampasan tanah penduduk Palestina oleh negara kolonial Zionis.
Dengan keputusan tersebut, jumlah pemukiman Israel di wilayah Palestina yang disetujui dalam tiga tahun terakhir mencapai 69 lokasi.
“Usulan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz untuk mendirikan dan meresmikan 19 pemukiman baru di Yudea dan Samaria telah disetujui oleh kabinet,” kata Kementerian Keuangan Israel dalam sebuah pernyataan. AFP, Minggu (21/12).
Pengumuman pembangunan pemukiman baru itu tidak merinci kapan keputusan itu diambil.
Smotrich bersumpah untuk terus menghalangi pembentukan Negara Palestina dan memperluas pendudukan. Ia juga mendalilkan penyitaan tanah dengan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah warisan nenek moyang Israel.
“Kami akan terus mengembangkan, membangun, dan menetap di tanah nenek moyang kami, dengan keyakinan akan keadilan jalan yang kami ikuti,” kata Smotrich.
Israel terus melancarkan serangan terhadap warga Palestina meski telah menyetujui gencatan senjata.
Terbaru, enam orang tewas dan sejumlah lainnya luka-luka dalam serangan maut Israel terhadap tempat penampungan di Kota Gaza pada Jumat (19/12).
Sumber lokal mengatakan bahwa tembakan tank Israel menghantam lantai dua sebuah sekolah yang digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi warga Palestina.
Dilaporkan Al JazeeraSaat penyerangan terjadi, puluhan warga Palestina sedang berkumpul untuk menghadiri pesta pernikahan.
Serangan tersebut merupakan yang terbaru dari ratusan pelanggaran gencatan senjata Israel yang mulai berlaku Oktober lalu.
Serangan itu juga terjadi ketika utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff dan pejabat senior AS lainnya dijadwalkan bertemu untuk membahas gencatan senjata tahap kedua di Gaza.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio membenarkan bahwa pembicaraan sedang berlangsung antara perwakilan Qatar, Mesir, dan Uni Emirat Arab.
Rubio menegaskan, prioritas AS adalah menyelesaikan tahap pertama perjanjian gencatan senjata dengan membentuk komite teknokrat Palestina, membentuk “Dewan Perdamaian” dan mengerahkan pasukan internasional ke wilayah tersebut.
“Tidak ada yang berargumentasi bahwa status quo akan berlanjut dalam jangka panjang atau dapat dibenarkan, dan itulah sebabnya kami memiliki rasa urgensi untuk menyelesaikan fase satu sepenuhnya,” kata Rubio.
(pta)
