Berita Risma-Gus Hans Dorong Birokrasi ‘Resik’ untuk Layanan Dekat Rakyat

by


Jakarta, Pahami.id

Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Gus Hans memaparkan visi besarnya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan dekat dengan masyarakat.

Hal itu disampaikan Risma pada debat kedua Pilgub Jatim 2024, Minggu (3/11). Mengusung konsep “Jawa Timur Bersih”, Risma-Gus Hans berjanji akan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif serta pelayanan publik yang inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan keberkahan sesungguhnya dari pemerintah.

Risma menegaskan, program andalan mereka yang diberi nama “Resik” merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.


Dijelaskannya, program “Resik” akan fokus pada reformasi birokrasi dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, bertanggung jawab, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam memantau kemajuan pemerintahan.

Menurut pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan dan Hanura ini, birokrasi yang “bersih” menjadi kunci terciptanya masyarakat adil, makmur, dan beradab di Jawa Timur.

“Kita ingin mewujudkan Jawa Timur yang bersih, artinya birokrasi yang bersih, bertanggung jawab, dan transparan. Birokrasi harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan, sehingga semuanya bisa berjalan sesuai harapan masyarakat,” kata Risma.

Lebih lanjut, salah satu poin utama yang ditekankan Risma dalam program “Resik” adalah memastikan pelayanan publik lebih dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah terpencil.

Ia menyadari, Jawa Timur merupakan wilayah yang luas, dengan banyak wilayah pedesaan yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, ia menggarisbawahi pentingnya menghadirkan pelayanan publik hingga tingkat desa dan mukim untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.

“Rencananya kami akan memberikan pelayanan publik hingga tingkat mukim dan mukim sehingga seluruh masyarakat dapat terlayani dengan baik tanpa harus jauh-jauh ke pusat kota,” ujarnya.

Selain itu, Risma juga mengatakan pihaknya akan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung program ini, sehingga setiap warga negara dapat mengakses layanan pemerintah dari tempat tinggalnya tanpa mengalami kesulitan.

Menurutnya, dengan memanfaatkan teknologi informasi, masyarakat bisa memantau langsung penggunaan anggaran dan kemajuan program pemerintah.

Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus menghindari penyalahgunaan anggaran.

“Dengan memanfaatkan teknologi informasi, semua yang kita lakukan bisa diawasi oleh masyarakat. Kita ingin masyarakat tahu bagaimana anggaran itu digunakan dan bisa ikut memantaunya,” jelasnya.

Sementara itu, calon Wakil Gubernur Gus Hans juga menekankan pentingnya perubahan birokrasi di Jatim agar lebih berorientasi pada pelayanan publik. Gus Hans menegaskan hakikat birokrasi adalah melayani masyarakat, bukan menimbulkan masalah.

“Birokrasi ini harusnya memudahkan, bukan menghalangi masyarakat mengakses pelayanan publik. Kita ingin memastikan birokrasi di Jatim berfungsi sebagai aparatur sipil negara yang baik dan efektif,” tegas Gus Hans.

Ia juga memaparkan rencana penerapan sistem merit sebagai upaya meningkatkan motivasi kerja dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).

Melalui sistem ini, ASN yang berkinerja baik akan mendapatkan penghargaan yang pantas, sehingga semakin semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Gus Hans, pemberian insentif yang adil dan berbasis kinerja akan menjadikan ASN bekerja lebih baik dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

“Jika ASN bekerja dengan baik maka akan mendapat penghargaan sesuai dengan prestasinya masing-masing. Kami ingin seluruh ASN di Jatim semangat mengabdi kepada masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, sebagai wujud komitmen mendekatkan diri kepada masyarakat, Gus Hans menegaskan mereka tidak hanya berkantor di Grahadi saja, namun juga hadir di berbagai daerah di Jawa Timur.

Langkah ini diambil agar pemerintah bisa langsung mendengarkan aspirasi masyarakat di berbagai daerah tanpa hambatan birokrasi yang kerap menyulitkan proses penyampaian aspirasi.

“Kami juga akan mendatangi seluruh Bakorwil di Jatim. Kami ingin memastikan layanan yang kami berikan dekat dengan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan mereka,” pungkas Gus Hans.

(dalam)