Jakarta, Pahami.id –
Puluhan ribu orang mengadakan demonstrasi besar -ibukota Ankara, TürkiyePada hari Minggu (9/14) menuntut pengunduran diri presiden Recep Tayyip Erdogan.
Demonstrasi mengikuti keputusan pengadilan yang diduga membatalkan keputusan Partai Oposisi Rakyat Republik (CHP) pada tahun 2023, karena diduga membeli suara dan penyimpangan dari prosedur partai.
Dalam demonstrasi, pengunjuk rasa membawa bendera Turki dan spanduk partai, berteriak pengunduran diri Erdogan.
Pemimpin partai CHP Ozgur Ozel mengatakan pemerintah Erdogan berusaha mempertahankan kekuatannya dengan merusak norma -norma demokrasi dan mengganggu peradilan.
Ozel juga menuduh Erdogan berusaha menindas perbedaan, mengikuti kemenangan oposisi dalam pemilihan lokal selama setahun terakhir. Ozel juga meminta pemilihan untuk diadakan lebih cepat, daripada yang awalnya dijadwalkan untuk tahun 2028.
Sampai saat ini, pemerintah Turki telah menangkap lebih dari 500 orang, termasuk 17 Mayers selama setahun terakhir di Istanbul dan kota -kota lain, yang dipimpin oleh perwakilan dari CHP. Menurut Reuters, kebanyakan dari mereka ditangkap atas tuduhan korupsi.
“Kasus ini bersifat politis, tuduhannya memfitnah, teman -teman kami tidak bersalah, apa yang sedang dilakukan adalah kudeta, kudeta terhadap presiden berikutnya, kami akan bertarung, kami akan bertarung,” kata Ozel dalam pidatonya di depan para pengunjuk rasa.
Salah satu pemimpin CHP yang ditangkap adalah Walikota Istanbul Ekrem Imamoglu, pada bulan Maret. Penangkapan Imamoglu memicu protes terbesar di negara itu dalam satu dekade, di mana ratusan ribu orang mengambil jalan.
Dalam sepucuk surat yang dikirim dari penjara dan dibaca dengan lantang di depan para pengunjuk rasa, Imamoglu menulis bahwa pemerintah berusaha untuk membuat hasil pemilihan berikutnya dengan menghilangkan pesaing yang sah.
Imamoglu juga menuduh pemerintah merusak demokrasi melalui tindakan yudisial politik, dan upaya lain yang ditujukan untuk diam.
Pemerintah Erdogan sejauh ini telah mengkonfirmasi bahwa peradilan bebas dan menyangkal motif politik apa pun.
(DNA)