Jakarta, Pahami.id —
Presiden Prabu Subianto memamerkan prestasinya mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melanggar undang-undang di atas Bencana Sumatera.
Prestasi tersebut ia tunjukkan pada Pertemuan Tahunan World Economic Forum Davos 2026 pada Kamis (22/1).
“Kami memutuskan untuk menyita atau membatalkan izin 28 perusahaan yang memiliki izin lahan seluas lebih dari 1,01 juta hektar. Saya batalkan karena kami temukan melanggar hukum,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Prabowo mengatakan, 28 perusahaan tersebut terbukti melanggar aturan pembangunan perkebunan di kawasan hutan lindung.
Prabowo dalam kesempatan yang sama juga menunjukkan, dalam kurun waktu satu tahun kepemimpinannya, partainya telah menyita sekitar 4 juta hektar lahan.
Ia menyatakan bahwa dirinya dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Prabowo pun menegaskan akan menegakkan hukum dan memberantas korupsi.
Sebelumnya, Prabowo telah membatalkan izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran perusakan hutan dan menimbulkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pasca bencana terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Satgas Pengendalian Kawasan Hutan (PKH) mempercepat proses audit di tiga wilayah tersebut.
Prabowo memutuskan membatalkan izin 28 perusahaan tersebut setelah menerima laporan pemeriksaan Satgas PKH terkait perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran pada Senin 19 Januari.
Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/1).
(fra/mnf/fra)
