Berita PPLN Klarifikasi Masalah DPT dan DPK Pemilu 2024 di Jeddah Saudi

Jakarta, Pahami.id —

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024 Indonesia mengklarifikasi persoalan daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih khusus di Jeddah, Arab Saudi.

PPLN Jeddah menjelaskan alasan tidak seluruh tenaga kerja Indonesia (TKI) masuk DPT.

Jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) di Jeddah lebih banyak dibandingkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah DPK di daerah itu sebanyak 9.576 orang. Sedangkan jumlah DPT hanya 1.916 orang.

Demikian pertanyaan saksi Partai Gerindra, Mariyatno, saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).

“DPK ini besar sekali, 9.576. Bagaimana prosesnya sampai DPK lebih banyak dari (DPT), DPT DPTb juga lebih banyak DPK,” kata Mariyatno.

Ketua PPLN Jeddah Yasmi Adriansyah pun menjelaskan alasan jumlah DPK lebih banyak dibandingkan DPT. Yasmi mengatakan, di daerah ini banyak TKA ilegal yang tidak melakukan registrasi saat proses pemutakhiran DPT. Ia mengatakan, hal serupa pernah terjadi pada pemilu 2019.

Namun, Yasmi mengaku pihaknya sudah berupaya melakukan sosialisasi sejak awal agar pemilih di Jeddah tidak masuk dalam DPK.

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin saat sosialisasi Coklit, sesuai mekanisme dan prosedur yang ditetapkan KPU untuk mendaftar. Tapi prosesnya tidak mudah,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati mengatakan, para TKA ilegal tersebut khawatir jika mendaftar di DPT akan dipulangkan. Sebab, mereka tidak memiliki dokumen resmi.

“Kalau ditanya siapa saja, mayoritas DPK tersebut adalah TKI yang tidak berizin, merupakan TKA yang tidak berizin, yang awalnya tidak berani mendaftar dan khawatir akan dilaporkan ke KJRI lalu dipulangkan,” ujarnya. dikatakan. dikatakan.

Oleh karena itu, kata Siti, banyak pula TKA ilegal yang akhirnya memilih datang pada hari pemungutan suara.

“Jadi mereka lebih memilih datang di hari H, membawa SPLP atau paspor lewat paspor. Jadi mereka TKA tanpa izin dan tidak berani mendaftar di awal, jadi datang di hari H,” kata Siti.

KPU mulai merekapitulasi suara Pemilu 2024 sejak Rabu (28/2). Penghitungan ulang diawali dengan penghitungan suara yang berhasil dikumpulkan oleh PPLN.

(membaca)