Berita Papua Nugini Darurat Nasional 14 Hari, 1.000 Tentara Disiagakan

Jakarta, Pahami.id —

Pemerintah Papua Nugini menarik 1.000 tentara untuk meredakan situasi menyusul demonstrasi dan penjarahan di ibu kota Port Moresby pada Kamis (11/1).

Pengerahan militer dilakukan setelah Perdana Menteri James Marape mengumumkan keadaan darurat selama 14 hari kemarin, setelah kekerasan menewaskan 16 orang.

“Hari ini (11/1) kami menyerukan keadaan darurat selama 14 hari di ibu kota negara kami,” kata Marape, dikutip AFP.

Dia mengatakan 1.000 tentara ditempatkan dalam siaga tinggi dan diberi izin untuk melakukan intervensi jika diperlukan. Warga mengatakan tentara telah disiagakan dan berpatroli di jalan-jalan Port Moresby.

Situasi membaik secara bertahap

Setelah keadaan darurat diumumkan, situasi di Port Moresby berangsur pulih.

Seorang warga Maho Laveil mengatakan banyak bank, pompa bensin, dan toko kelontong mulai dibuka kembali.

“Toko-toko buka, SPBU buka, angkutan umum buka. Masyarakat kembali beraktivitas. Ada rasa damai,” kata Laveil, dikutip AFP.

Namun, dia mengatakan ada peningkatan jumlah polisi dan tentara di sekitar ibu kota. Dia menduga ada potensi kerusuhan susulan terjadi pada malam harinya.

Penyebab kerusuhan di Papua Nugini

Kerusuhan dimulai di ibu kota Port Moresby pada Rabu (10/1), setelah ratusan petugas polisi, staf penjara, dan pegawai negeri melakukan pemogokan karena gaji yang belum dibayarkan.

Gaji PNS di Papua Nugini dikurangi 300 Kina atau sekitar Rp1,2 juta dari yang seharusnya. Pemerintah mengklaim ada kesalahan administratif dalam pembayaran gaji PNS.

Demonstrasi yang awalnya digelar di gedung parlemen berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan.

AFP melaporkan bahwa pengunjuk rasa tiba-tiba masuk ke toko melalui jendela pecah, memasukkan barang curian ke dalam kotak kardus, keranjang belanja, dan bahkan ember plastik.

Kerusuhan juga terjadi di Lae, kota terbesar kedua di Papua Nugini. Australian Broadcasting Corporation (ABC) melaporkan sedikitnya 16 orang tewas di Port Moresby dan Lae.

Selain korban tewas, 25 orang juga dirawat di rumah sakit terbesar di Port Moresby karena luka tembak.

Pemimpin oposisi Papua Nugini, Joseph Lelang, tidak sependapat dengan demonstrasi yang berujung pada penetapan keadaan darurat di Port Moresby.

Lelang membela pegawai negeri yang melakukan protes dan mengatakan bahwa mereka berhak berdemonstrasi terkait pemotongan gaji.

Joseph Lelang juga mengatakan, aksi protes ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat, menyusul tingginya biaya hidup dan tingginya angka pengangguran di ibu kota.

Mantan anggota parlemen Chiave untuk Dataran Tinggi Timur, James Nomane, juga meminta Perdana Menteri Papua Nugini James Marape untuk mundur.

“James Marape harus mengundurkan diri. Krisis ini merupakan kombinasi dari gelombang permusuhan yang sangat besar dari masyarakat kita dalam pelayanan publik, yang berasal dari kesalahan manajemen ekonomi,” kata Nomane.

“Perdana Menteri, Bendahara, Kapolri 100 persen bersalah. Situasi akan bertambah buruk kecuali kita menghentikan kebusukan ini,” ujarnya seperti dikutip CNN.

Sebelumnya PM Marape telah mengeluarkan permintaan maaf publik dan mengatakan kesalahan sistem telah mempengaruhi “semua pegawai negeri sipil yang ada dalam daftar gaji pemerintah”.

Dia mengatakan kekurangan pembayaran akan dikompensasi pada gaji berikutnya.

(DNA/DNA)

[Gambas:Video CNN]