Berita Negara Tetangga Bikin Perjanjian dengan RI usai Rusuh-Darurat Nasional

Jakarta, Pahami.id —

Papua Nugini meratifikasi perjanjian pertahanan dengan Indonesia, setelah negara tetangga Indonesia melakukan kerusuhan sehingga memicu keadaan darurat nasional.

“Keamanan adalah dasar perdagangan, investasi, dan bisnis,” kata Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Justin Tkachenko, seperti dikutip AFPKamis (29/2).

Dia kemudian berkata, “Di PNG, kami berharap dapat mengatasi tantangan keamanan di sepanjang koridor perbatasan sepanjang 800 kilometer.”

Lebih lanjut, Tkachenko mengatakan bahwa kerja sama pertahanan dapat membantu beberapa kemampuan dan kapasitas keamanan PNG.

Perjanjian keamanan tersebut pertama kali ditandatangani pada tahun 2010. Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut. Namun Papua Nugini tidak serta merta mengambil langkah serupa.

Parlemen Papua Nugini baru meratifikasinya pada 14 Februari dan mulai berlaku seminggu kemudian.

Berdasarkan dokumen tersebut, mereka sepakat untuk bekerja sama di bidang intelijen militer, memberikan dukungan logistik dan mengoordinasikan operasi keamanan.

Papua Nugini memiliki hubungan yang sulit dengan Indonesia setelah Papua Barat menjadi bagian dari wilayah Indonesia pada tahun 1969.

Ratifikasi PNG dilakukan setelah negara tersebut dilanda kerusuhan yang memicu keadaan darurat.

Kerusuhan dimulai setelah sekelompok tentara, polisi dan penjaga melakukan pemogokan menyusul pemotongan gaji tanpa alasan.

Warga yang tidak puas dengan pemerintah ikut serta dalam aksi tersebut. Kerusuhan kemudian menyebar ke Kota Lae.

Sejumlah orang masuk ke dalam toko melalui pecahan kaca jendela dan menjarahnya.

Untuk mengatasi kerusuhan tersebut, pemerintah Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat selama 14 hari. Mereka juga mengerahkan tentara di jalan untuk berjaga.

(isa/bac)