Jakarta, Pahami.id —
Myanmar menggelar pemungutan suara tahap kedua setelah partai pendukung junta militer mendominasi pemilihan umum (pemilu) putaran pertama.
Reuters melaporkan bahwa warga Myanmar menyelinap untuk memilih di tengah konflik yang sedang berlangsung di negara tersebut.
Diakui seorang warga, banyak yang datang lebih awal karena takut dihina warga lain yang menentang pemilu. Masyarakat sendiri ikut serta dalam pemilu karena khawatir dengan akibat yang ditimbulkan junta jika menolak.
“Mereka takut akan terjadi sesuatu jika mereka tidak memilih, dan jika mereka memilih, mereka takut orang lain akan mengetahuinya,” kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada Reuters.
Myanmar mengadakan pemilu di tengah perang saudara yang meletus sejak militer melancarkan kudeta pada tahun 2021. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi yang digulingkan dibubarkan bersama puluhan partai anti-junta lainnya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok hak asasi manusia (HR) telah memperingatkan bahwa pemilu Myanmar diadakan untuk melegitimasi pemerintahan junta. Pemilu ini sendiri tidak bebas, adil dan berwibawa karena tidak ada oposisi.
Sementara itu, pihak militer bersikeras bahwa pemungutan suara tersebut didukung oleh rakyat Myanmar. Junta berusaha memberikan citra positif terhadap pemilu tersebut setelah putaran pertama pada 28 Desember hanya mencatat jumlah pemilih sebanyak 52 persen.
Ini bukan kemenangan pemerintah, tapi kemenangan rakyat. Prestasi bagi mereka yang menginginkan demokrasi dan perdamaian, kata juru bicara junta militer Zaw Min Tun, Minggu (11/1).
Partai Persatuan dan Pembangunan (UPD), yang bersekutu dengan militer, sejauh ini memimpin setelah mengamankan 88 persen kursi di majelis rendah pada fase pertama.
Putaran terakhir pemungutan suara di Myanmar akan berlangsung pada tanggal 25 Januari. Militer mengatakan pemilu tersebut akan membawa stabilitas politik di Myanmar, yang menghadapi salah satu krisis kemanusiaan paling serius di Asia.
Para analis telah memperingatkan bahwa upaya junta untuk membentuk pemerintahan yang stabil di tengah konflik penuh dengan risiko. Pemerintahan yang dikendalikan oleh militer kemungkinan besar tidak akan mendapat pengakuan dari komunitas internasional.
(blq/dna)
