Berita Eks PM Pakistan Imran Khan Divonis 10 Tahun Penjara, Kasus Apa?

Jakarta, Pahami.id —

Pengadilan masuk Pakistan menghukum mantan perdana menteri 10 tahun penjara Imran Khan terkait kasus pembocoran rahasia negara, Selasa (30/1).

Pengadilan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Rahasia Resmi memutuskan Khan bersalah karena menyalahgunakan “kabel diplomatik” yang dikirim oleh mantan duta besar Pakistan untuk Amerika Serikat.

Kabel diplomatik adalah pesan rahasia antara perwakilan asing (seperti kedutaan atau konsulat), dan pemerintah negara asalnya.

Khan dituduh membocorkan isi kabel diplomatik tersebut ke publik, padahal kabel diplomatik tersebut dirahasiakan.

Juru bicara partai Khan, Pakistan Tehreek e Insaf (PTI), Syed Zulfiqar Bukhari, membenarkan keputusan terhadap mantan PM dan mantan Menteri Luar Negeri Pakistan serta wakil presiden PTI Shah Mehmood Qureshi.

Mantan perdana menteri Imran Khan dan wakil presiden PTI Qureshi dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dalam kasus kode tersebut, kata juru bicara tersebut, dikutip AFP.

Hukuman terhadap Khan dijatuhkan seminggu sebelum pemilihan umum Pakistan yang akan berlangsung pada 8 Februari.

Bukhari mengatakan PTI akan menentang keputusan pengadilan tersebut.

“[Persidangan itu digelar] dengan cara yang melanggar hukum,” kata Bukhari seperti dikutip Al Jazeera.

Bukhari juga menjelaskan bahwa pengacara tidak diperbolehkan mewakili Imran Khan.

“Mereka tidak boleh melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi-saksi. Yang terjadi di pengadilan hanya instruksi dan kebohongan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bukhari mengatakan hukuman yang dijatuhkan menjelang pemilu hanya akan menambah kuatnya dukungan terhadap PTI.

Pihak berwenang, kata dia, ingin menindas PTI dan basis pemilihnya.

Namun tindakan mereka hanya akan mendorong kita untuk lebih memilih, kata Bukhari.

Khan merupakan PM Pakistan yang memerintah pada Agustus 2018 hingga April 2022. Hukuman terbaru ini merupakan kali kedua ia dipenjara.

Pada Agustus 2023, ia divonis tiga tahun penjara karena korupsi. Keputusan ini juga menghalanginya untuk menyatakan akan ikut serta dalam kontestasi pemilu nasional.

(isa/dna)

[Gambas:Video CNN]