Berita DPR AS Setujui Penyelidikan Pemakzulan Biden

by


Jakarta, Pahami.id

aula Komunitas Amerika Serikat Rabu (13/12) resmi menyetujui penyidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden.

Keputusan tersebut diambil setelah Dewan Perwakilan Rakyat AS melakukan pemungutan suara dengan 221 anggota mendukung penyelidikan tersebut dan 212 anggota lainnya menolaknya.

Dalam pernyataannya, Biden menanggapi tindakan Partai Republik yang memulai penyelidikan ini sebagai ‘penuntutan tidak berdasar’.


Ia menyindir Partai Republik menghindari masalah sebenarnya di AS melalui upaya pemakzulannya.

“Alih-alih melakukan apa pun untuk membantu membuat hidup lebih baik bagi rakyat Amerika, mereka justru fokus menyerang saya dengan kebohongan,” kata Biden seperti dikutip. Penjaga.

Pemungutan suara ini digelar setelah putra Biden, Hunter Biden, menolak panggilan pengadilan untuk hadir dalam pernyataan tertutup bersama anggota DPR.

Hunter Biden menolak untuk hadir dan memilih untuk menegaskan kembali kesediaannya untuk bersaksi di depan umum, sebuah tawaran yang ditolak oleh Partai Republik di DPR.

“Saya di sini untuk memberikan kesaksian secara terbuka, hari ini, untuk menjawab setiap pertanyaan sah dari komite,” kata Hunter Biden.

“Partai Republik tidak menginginkan proses terbuka di mana rakyat Amerika dapat melihat taktik mereka, mengungkap penyelidikan tidak berdasar mereka, atau mendengarkan apa yang saya katakan,” lanjutnya.

Hunter Biden kini menghadapi dua dakwaan federal atas tuduhan senjata dan pajak. Berbicara kepada wartawan, dia menyatakan penyesalan atas tindakannya di masa lalu sambil mengkritik “kebohongan” Partai Republik tentang keluarganya.

Sementara itu, penyelidikan pemakzulan terhadap Biden akan memperkuat posisi Partai Republik untuk melakukan panggilan pengadilan dan mempertahankan penyelidikan mereka di pengadilan.

Gedung Putih telah merespons dengan mengonfirmasi penyelidikan ini. Gedung Putih berpendapat bahwa panggilan pengadilan Partai Republik tidak sah karena Kongres AS tidak pernah meminta DPR untuk mengizinkan penyelidikan tersebut.

Namun argumen tersebut tidak berlaku karena pemungutan suara di DPR berhasil memperbolehkan penyidikan.

Anggota DPR AS dari Partai Republik menuduh Biden berbohong kepada warga AS tentang urusan bisnis luar negeri Hunter yang kontroversial. Kasus ini terjadi saat Biden masih menjabat sebagai wakil presiden Barack Obama.

Namun, belum pernah ada bukti kredibel yang dihadirkan Partai Republik yang menunjukkan Biden terlibat kasus ilegal seperti yang dituduhkan.

(blq/nva)

!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;
n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,
document,’script’,’//connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘1047303935301449’);
fbq(‘track’, “PageView”);