Berita Arab Saudi Dorong Pencabutan Sanksi Terhadap Suriah

by


Jakarta, Pahami.id

Arab Saudi menyerukan pencabutan sanksi terhadap Suriah setelah pertemuan dengan diplomat terkemuka dari Timur Tengah dan Eropa yang berfokus pada masa depan negara yang dilanda perang tersebut.

Arab Saudi dipandang berusaha meningkatkan pengaruhnya di Suriah setelah pemberontak yang dipimpin kelompok Islam menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad bulan lalu.


“Kami menekankan pentingnya pencabutan sanksi unilateral dan internasional yang dikenakan terhadap Suriah, karena kelanjutannya menghambat aspirasi rakyat Suriah untuk mencapai pembangunan dan rekonstruksi,” kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan usai perundingan di Riyadh, Minggu (12/12). /1) ). ), dikutip dari AFP.

Agendanya mencakup pertemuan para pejabat Arab serta pertemuan yang lebih luas yang juga mencakup Türkiye, Prancis, Uni Eropa, dan PBB.

Pemimpin baru Suriah, Ahmed al-Sharaa, yang memimpin kelompok pemberontak utama dalam koalisi yang menggulingkan Assad, mendorong agar sanksi dicabut. Pemerintahannya diwakili dalam pembicaraan di Riyadh oleh Menteri Luar Negeri Asaad al-Shaibani.

Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, menjatuhkan sanksi berat terhadap pemerintahan Assad atas tindakan keras terhadap protes anti-pemerintah pada tahun 2011, yang memicu perang saudara.

Beberapa sanksi Amerika sudah ada jauh sebelum konflik terjadi, dengan Washington mencap Suriah sebagai “negara sponsor terorisme” pada tahun 1979 dan menambahkan tindakan lebih lanjut pada tahun 2004.

Konflik yang telah berlangsung selama 13 tahun ini telah menewaskan lebih dari setengah juta warga Suriah, menghancurkan infrastruktur dan membuat masyarakat miskin, sementara jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, termasuk ke Eropa.

Departemen Keuangan AS mengatakan pada hari Senin bahwa mereka akan meringankan penegakan sanksi yang mempengaruhi layanan penting seperti energi dan sanitasi.

Namun, para pejabat di Washington mengatakan mereka akan menunggu untuk melihat kemajuan sebelum pelonggaran pembatasan yang lebih luas.

(AFP/fra)