Kongres AS Desak Penjelasan Menhan Terkait Kondisi USS Abraham Lincoln

Anggota kongres Amerika Serikat Mike Levin mendesak Menteri Pertahanan Pete Hegseth memberi penjelasan soal kapal induk USS Abraham Lincoln yang menjadi sorotan. Levin merilis surat untuk Hegseth yang ditandatangani empat anggota DPR, mengkritik rencana Kementerian Pertahanan untuk menyelamatkan USS Lincoln tidak cukup.

Keempat anggota DPR tersebut yakni Mike Levin, Sara Jacobs, Scott Peters, dan Juan Vargas. Berdasarkan kutipan Al Jazeera, surat itu menyatakan kebutuhan informasi yang jelas dan jujur dari Kementerian Pertahanan.

Surat itu menuntut penjelasan mengenai penyebab masalah di atas USS Lincoln agar kejadian serupa tidak terulang.

Selain itu, surat tersebut juga menyoroti sejumlah pertanyaan krusial terkait kondisi di kapal. Pertanyaan itu mencakup alasan tidak higienisnya kondisi yang tidak segera ditangani, kurangnya dukungan kesehatan mental bagi anggota militer, serta lambatnya komunikasi Angkatan Laut kepada keluarga dan pejabat pemerintah.

Secara terpisah, Anggota Komite Angkatan Bersenjata Senat Richard Blumenthal menyurati Pete Hegseth dan Plt Menteri Angkatan Laut Hung Cao. Blumenthal menyoroti laporan luas soal kekurangan pasokan dasar, kontaminasi air, masalah perpipaan, serta kesehatan mental personel yang memburuk.

Blumenthal juga menyebutkan kekhawatiran soal keselamatan di dek kapal serta gangguan sistem pos. Gangguan tersebut menyebabkan banyak paket bantuan yang sedang dalam perjalanan ke kapal hilang selama berbulan-bulan, demikian dikutip Anadolu Agency.

Kapal Lincoln tercatat meninggalkan Pangkalan Angkatan Laut San Diego pada 21 November 2025 untuk penugasan yang mulanya direncanakan selama tujuh bulan. USS Abraham Lincoln seharusnya berhenti berlayar pada Mei tetapi terus diperpanjang tanpa kepastian waktu pulang.

USS Abraham Lincoln menjadi sorotan publik akibat kondisi kapal dan awak kapal yang tugasnya terus diperpanjang. Para pelaut di kapal tersebut dilaporkan mencoba melompat ke laut selama penugasan berkepanjangan di Timur Tengah, yang memicu kekhawatiran baru di kalangan keluarga militer dan anggota parlemen.