Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan pemberian ultimatum kepada Perdana Menteri Inggris Andy Burnham terkait sengketa Kepulauan Falkland.
Ancaman Pencabutan Dukungan Kedaulatan Kepulauan Falkland
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam mencabut dukungan kedaulatan atas Kepulauan Malvinas atau Falkland yang jadi sengketa dengan Argentina jika Inggris tidak segera meningkatkan belanja pertahanan.
Pejabat senior AS mengungkap kepada The Telegraph bahwa Pentagon sedang meninjau komitmen negara-negara sekutu NATO. Selain itu, tinjauan ini berkaitan dengan janji alokasi lima persen belanja pertahanan, dengan posisi Inggris mendapat perhatian khusus.
Pemerintahan Trump menilai rencana investasi pertahanan Inggris pada Juni lalu masih belum cukup. Washington kini mencari cara untuk mendorong Perdana Menteri Inggris Andy Burnham meningkatkan investasi militer lebih jauh.
Tanggapan Tegas Pemerintah Inggris dan Respons Sekutu
Pemerintah Inggris merespons ancaman ini secara tegas dan menyatakan posisi mengenai Kepulauan Falkland sudah lama terbentuk serta tidak pernah berubah.
Status Kepulauan Falkland tetap menjadi Wilayah Seberang Laut Inggris. Penetapan ini sejalan dengan keinginan penduduk setempat.
Kepulauan tersebut merupakan dan akan tetap menjadi Wilayah Seberang Laut Inggris sesuai dengan keinginan penduduk Kepulauan Falkland, ujar seorang Juru Bicara Pemerintah Inggris dikutip dari Sky News.
Selain itu, ia menyatakan posisi Inggris di NATO sangat krusial dalam memperkuat pertahanan bersama di seluruh Eropa. Kami merupakan negara dengan pengeluaran tunai pertahanan terbesar ketiga di NATO dan satu-satunya anggota NATO di Eropa yang berkomitmen menyediakan penangkal nuklirnya bagi aliansi, ujarnya.
Reaksi Tokoh Inggris terhadap Rencana Peninjauan AS
Ketua Partai Konservatif Kemi Badenoch menyebut kemungkinan peninjauan kebijakan AS sebagai omong kosong belaka dan menyamakannya dengan ancaman Trump mencaplok Greenland.
Laksamana Lord West of Spithead turut bersuara soal ini dan menilai hilangnya dukungan militer AS tidak akan berdampak secara militer.
Pengakuan atau tidak adanya pengakuan dari AS tidak membuat kepulauan tersebut menjadi kurang aman, ujar mantan panglima tertinggi Angkatan Laut Kerajaan Inggris itu.
