Gubernur Jenderal, atau dalam bahasa Belanda disebut Gouverneur Generaal, merupakan jabatan penguasa tertinggi selama masa pemerintahan Hindia Belanda. Jabatan ini pertama kali diadakan pada 1691 sepanjang perjalanan sejarah VOC.
Setelah VOC dinyatakan bangkrut pada 1799, seluruh asetnya di Hindia Belanda diserahkan kepada pemerintah Belanda. Sejak saat itulah, posisi Gubernur Jenderal beralih fungsi menjadi perwakilan resmi pemerintah Belanda. Berikut daftar lengkap para pemimpin VOC beserta kebijakan yang mereka terapkan.
Daftar Isi
1. Pieter Both (1610–1614)
Pieter Both tercatat sebagai Gubernur Jenderal pertama yang menguasai Hindia Belanda. Pada masa awal berdirinya VOC, ia menerapkan sejumlah kebijakan penting, termasuk mendirikan pos perdagangan di Banten dan menjalin perjanjian dengan Kepulauan Maluku untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah.
Masa jabatannya berlangsung dari 1610 hingga 1614. Berkat keberhasilannya, kebijakan-kebijakan yang ia rintis kemudian dilanjutkan oleh para gubernur jenderal berikutnya. Sayangnya, Pieter Both wafat pada 1615 di perairan Mauritius, tidak lama setelah ia mengakhiri masa jabatannya.
2. Jan Pieterszoon Coen (1619–1623 dan 1627–1629)
Tak kalah tenar dari gubernur VOC lainnya, Jan Pieterszoon Coen turut mencatatkan namanya dalam sejarah panjang berdirinya VOC. Sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda keempat, ia dikenal sebagai sosok yang memindahkan markas VOC dari Banten ke Jayakarta, sebelum akhirnya mengganti nama kota tersebut menjadi Batavia.
Pengaruhnya yang begitu besar di Hindia Belanda membuatnya kembali dipercaya memimpin VOC untuk kali kedua, sebagai gubernur jenderal keenam, berkat keberhasilannya selama masa jabatan pertama. Namun, masa kepemimpinannya juga diwarnai perlawanan sengit dari Sultan Agung Hanyokrokusumo, penguasa Kerajaan Mataram Yogyakarta.
Perlawanan ini meletus pada 1628 dan 1629, ketika Sultan Agung beserta pasukannya menyerang langsung ke Batavia. Dalam serangan tersebut, pasukan Mataram berhasil menyebarkan wabah kolera melalui Sungai Ciliwung, yang akhirnya menjangkiti banyak warga Belanda hingga menyebabkan kematian — termasuk Jan Pieterszoon Coen sendiri, yang meninggal dunia di Batavia pada 1629.
3. Herman Willem Daendels (1808–1811)
Herman Willem Daendels memimpin Hindia Belanda dari 1808 hingga 1811, namun statusnya kala itu sebagai perwakilan Prancis, mengingat Belanda telah ditaklukkan Prancis dan seluruh wilayah jajahannya, termasuk Indonesia, otomatis jatuh ke tangan Prancis.
Situasi semakin genting karena Inggris tengah berperang melawan Prancis, sehingga ancaman invasi Inggris ke Indonesia, khususnya Pulau Jawa, menjadi kekhawatiran utama. Karena itulah, tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa sebagai pusat pemerintahan dari potensi serangan Inggris.
Untuk mewujudkan misi tersebut, Daendels menerapkan sejumlah kebijakan strategis, di antaranya:
- Membangun Jalan Raya Pos yang membentang dari Anyer hingga Panarukan.
- Mendirikan dermaga di Surabaya.
- Membangun pabrik senjata di Semarang untuk keperluan produksi militer.
- Mendirikan benteng pertahanan di Jakarta dan Surabaya.
Meski seluruh kebijakan ini dirancang demi mengantisipasi serangan Inggris, sejumlah raja di Jawa dan bahkan sebagian orang Belanda sendiri menganggap Daendels sebagai pemimpin yang otoriter. Akibatnya, pada 1811, ia dipanggil pulang ke Belanda.
4. Thomas Stamford Raffles (1811–1816)
Thomas Stamford Raffles memimpin Hindia Belanda sebagai Gubernur Jenderal Inggris dari 1811 hingga 1816, menyusul Kapitulasi Tuntang yang untuk sementara mengakhiri kekuasaan Belanda dan menyerahkan kendali penuh kepada Inggris.
Selama masa jabatannya, Raffles turut menerapkan berbagai kebijakan penting di beberapa bidang:
Bidang politik: Membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan.
Bidang ekonomi: Memperkenalkan sistem mata uang baru, menghapus pajak hasil bumi, serta menghapus sistem penyerahan wajib.
Bidang budaya dan ilmu pengetahuan: Menemukan bunga Rafflesia Arnoldi, menemukan sekaligus memugar Candi Borobudur, mendirikan Kebun Raya Bogor, menulis buku History of Java yang mengulas sejarah Pulau Jawa pada masanya, serta mendukung penuh Bataviaasch Genootschap sebagai perkumpulan budaya dan ilmu pengetahuan.
Bidang sosial: Menghapus praktik kerja rodi peninggalan era Daendels, sekaligus menghapuskan perbudakan.
Kekuasaan Raffles di Indonesia resmi berakhir pada 1816, sekaligus menandai berakhirnya era kekuasaan Inggris di tanah air.
5. Van Der Capellen (1816–1826)
Van Der Capellen menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pertama yang memerintah setelah berakhirnya kekuasaan Inggris di Indonesia. Sejumlah kebijakannya terbilang cukup berpengaruh, seperti mengurangi praktik monopoli rempah di Kepulauan Maluku dan menghentikan sistem sewa tanah di Kerajaan Mataram Yogyakarta demi meringankan beban para petani.
Ia juga mendirikan Departemen Pertanian, Seni, dan Ilmu Pengetahuan di Pulau Jawa — sebuah langkah yang tergolong cukup pro-rakyat, berbeda dari kebijakan penjajahan yang umumnya diterapkan pemimpin VOC lain.
Sayangnya, Belanda menilai kepemimpinannya terlalu lunak, sehingga Van Der Capellen akhirnya dipanggil pulang dan digantikan oleh Markus de Kock. Pada masa pemerintahannya pula, meletus Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang berlangsung sejak 1825 hingga 1830.
6. Van Den Bosch (1830–1834)
Van Den Bosch menjadi salah satu pemimpin VOC paling terkenal, sejajar dengan Herman Willem Daendels dan Thomas Stamford Raffles. Kebijakannya yang paling melekat dalam ingatan sejarah adalah Sistem Tanam Paksa atau Cultuurstelsel, yang ia rancang untuk mengisi kembali kas Belanda yang terkuras akibat Perang Diponegoro dan Perang Kemerdekaan Belgia.
Melalui sistem ini, rakyat pribumi diwajibkan menanam komoditas seperti lada, kopi, teh, dan tebu, yang kemudian dipanen, diangkut, dan dijual sepenuhnya oleh pihak Belanda. Namun, dalam praktiknya, aturan yang ditetapkan jauh menyimpang dari realita di lapangan.
Salah satu ketentuan awal menyebutkan bahwa rakyat tanpa lahan pertanian diwajibkan bekerja di perkebunan milik pemerintah selama 66 hari, atau setara seperlima tahun. Sayangnya, kenyataannya jauh lebih berat — banyak rakyat tanpa lahan justru dipaksa bekerja jauh melampaui batas waktu tersebut.
Penyimpangan inilah yang kemudian memicu gelombang kritik dari kalangan liberal dan intelektual Belanda sendiri. Di sisi lain, selama menjalankan Sistem Tanam Paksa, Van Den Bosch juga berupaya keras memadamkan perlawanan Pangeran Diponegoro serta gerakan Kaum Paderi di Sumatera Barat.
Demikianlah ulasan mengenai enam pemimpin VOC yang mewarnai perjalanan sejarah Hindia Belanda. Sebagian dari mereka memang membawa penderitaan bagi rakyat pribumi, namun ada pula yang justru menerapkan kebijakan lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat. Selain keenam nama tersebut, masih banyak pemimpin VOC lain yang turut mewarnai sejarah, seperti Limburg Stirum, Gerard Reynst, Laurens Reael, Pieter de Carpentier, dan Jacques Specx.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/pithecanthropus-erectus-1.jpg "17 Ciri-Ciri Meganthropus Paleojavanicus Terlengkap")
