Berita Sinta Wahid hingga Kardinal Suharyo Kritik Wacana Pilkada Lewat DPRD

by
Berita Sinta Wahid hingga Kardinal Suharyo Kritik Wacana Pilkada Lewat DPRD


Jakarta, Pahami.id

Sejumlah tokoh senior menjadi anggotanya Gerakan Hati Nurani Nasional (GNB) menyoroti beberapa permasalahan melalui pesan nasional yang mereka sampaikan pada awal tahun 2026, Selasa (13/1).

Mereka mengatakan Indonesia sedang menghadapi tantangan serius dalam beberapa aspek. Mulai dari demokrasi, hukum, politik, hingga lingkungan hidup.

Sejumlah tokoh yang turut serta antara lain Sinta Nuriyah Wahid, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Ignatius Kardinal Suharyo, Romo Magnis Suseno, dan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.


“Kesejahteraan bersama masih jauh dari ideal karena ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masih meningkat,” ujarnya dalam konferensi pers di Grha Pemuda, kompleks Katedral, Jakarta.

Terkait demokrasi, GNB mengutip laporan Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2025 yang menyebutkan kualitas demokrasi Indonesia hanya mendapat nilai 6,30 dari 10.

Dengan skor tersebut, Indonesia dikategorikan sebagai negara demokrasi yang cacat. Meski menyelenggarakan pemilu langsung, Indonesia dinilai memiliki budaya politik yang buruk karena tidak menghargai kebebasan sipil dan menyebabkan kekuasaan negara tidak berjalan.

Mereka secara khusus menyoroti wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang didorong oleh mayoritas fraksi di DPR. Menurutnya, dukungan terhadap wacana tersebut merupakan bentuk kegagalan partai politik dalam mengagregasi kepentingan publik.

“Partai politik sebagai kumpulan kepentingan umum lebih banyak menyuarakan kepentingan elite dibandingkan kepentingan masyarakat umum, misalnya wacana pemilihan ulang daerah oleh DPRD,” ujarnya.

Selain demokrasi, GNB juga menyoroti kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam yang berlebihan. Faktanya, kata mereka, tutupan hutan di Indonesia telah menyusut selama beberapa dekade.

Mengutip data FAO, pada tahun 1990 total luas hutan nasional mencapai 118,5 juta hektar. Namun pada tahun 2020 menyusut menjadi permanen 92,1 juta hektar.

“Akibat eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab dan lemahnya penegakan hukum, Indonesia mengalami bencana ekologi di banyak wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa,” ujarnya.

Memasuki tahun 2026, GNB berharap pemerintah terus melakukan perbaikan di segala aspek tersebut. Mereka berharap pada tahun 2026 Indonesia menjadi tempat yang aman bagi setiap warga negaranya.

Saat itu negara, masyarakat, dan kekuatan nasional lainnya bersama-sama mengevaluasi dan memperkuat landasan demokrasi Pancasila dan integrasi nasional berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa, serta tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ujarnya.

(fra/thr/fra)