Jakarta, Pahami.id —
Korea Selatan melarang Presiden Yoon Suk Yeol bepergian ke luar negeri usai lolos mosi pemakzulan menyusul drama penetapan darurat militer secara sepihak pada Sabtu (7/12).
Larangan perjalanan presiden itu dibenarkan Kantor Investigasi Korupsi Korea Selatan pada Senin (9/12). Larangan tersebut dikeluarkan oleh polisi Korea Selatan ketika jaksa mempertimbangkan kemungkinan untuk menuntut Yoon karena diduga mencoba memberontak dengan menerapkan darurat militer tetapi gagal pada 3 Desember.
Dikutip CNNpolisi menghalangi perjalanan Yoon ketika seorang komandan pasukan khusus Korea Selatan meminta maaf karena membantu mengerahkan pasukan ke gedung parlemen ketika presiden mengumumkan darurat militer. Pengerahan militer dimaksudkan untuk mencegah anggota parlemen menggagalkan darurat militer sepihak.
Sementara itu, mantan menteri pertahanan Korea Selatan, Kim Yong Hyun, juga telah ditahan polisi. Ia diduga menjadi salah satu dalang penetapan darurat militer.
Tindakan Yoon ini memicu parlemen Korea Selatan untuk mengeluarkan mosi pembubaran dan demonstrasi massal di seluruh negeri di Negeri Ginseng tersebut. Meski begitu, parlemen gagal memakzulkan presiden setelah anggota partai Yoon, PPP, meninggalkan ruang rapat. Faktanya, parlemen hanya membutuhkan delapan suara dari anggota PPP agar mosi pemakzulan mencapai dua pertiga suara karena badan legislatif saat ini dikuasai oposisi.
Meskipun Yoon lolos dari mosi pemakzulan di parlemen, masa depan politiknya masih berada dalam ketidakpastian. Dikatakan bahwa pihaknya akan mendesak pengunduran diri Yoon dan presiden akan diberhentikan dari jabatannya untuk melindungi negara dari “bahaya besar”.
Pada hari Sabtu, Yoon mengeluarkan permintaan maaf publik pertamanya sejak upaya sepihaknya untuk memberlakukan darurat militer. Dia mengakui bahwa keputusannya “menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan” bagi warga Korea Selatan.
“Pernyataan darurat militer ini muncul dari keputusasaan saya sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab utama atas urusan negara,” kata Yoon dalam pidatonya yang berdurasi dua menit.
Yoon awalnya berargumen bahwa dia memberlakukan darurat militer untuk mencegah pengaruh komunis Korea Utara menyusup ke lembaga-lembaga negara. Namun, baru-baru ini diketahui bahwa Yoon melakukan hal tersebut untuk mencegah parlemen mendakwanya dan menghindari penyelidikan kriminal terhadap dirinya dan istrinya.
(rds)
