Berita Perwakilan Denmark Maki-maki Trump di Parlemen Eropa soal Greenland

by
Berita Perwakilan Denmark Maki-maki Trump di Parlemen Eropa soal Greenland


Jakarta, Pahami.id

Anggota Parlemen Eropa asal Denmark Anders Vistisen mengecam Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengikuti ambisi imperialisnya untuk menginspirasi Tanah penggembalaan.

Kata-kata tersebut disampaikan Vistisen dalam pertemuan Parlemen Eropa yang membahas masa depan Greenland. Dia bersikeras bahwa pulau itu tidak untuk dijual.


“Izinkan saya mengatakannya dengan kata-kata yang mungkin Anda pahami: Tuan Presiden (Trump): bugnya dimatikan (keluar dari sini),” ujarnya dalam sesi debat di depan badan legislatif Eropa, Selasa (20/1).

Namun pernyataan Vistisen langsung ditegur oleh Wakil Presiden Parlemen Eropa, Nicolae Ștefatunata. Ia menilai tindakan anggota parlemen tersebut tidak sopan dan tidak pantas.

“Maaf mengganggu, tapi ini tidak bisa diterima, meski Anda punya perasaan politik yang kuat mengenai isu saat ini,” kata Stefatunata. CNN.

Ini bukan pertama kalinya Vistisen menggunakan bahasa yang menurutnya pantas di parlemen.

Dia sebelumnya memberi tahu Trump “kotoran (pergi) Dan “pergilah ke neraka (pergi ke neraka) saat berbicara di depan Parlemen pada Januari tahun lalu. Saat itu, Presiden AS sangat ingin mencaplok Greenland.

Vistisen mengklaim bahwa penggunaan kalimat blak-blakan tersebut menunjukkan bahwa tindakan Trump yang menginspirasi Greenland tidak dapat diterima dalam bentuk apa pun.

Pernyataan baru Vistisen muncul ketika keinginan Trump untuk mencaplok Greenland mencapai puncaknya.

Dia mengatakan AS akan mengenakan tarif 10 persen pada delapan negara Eropa hingga kesepakatan mengenai kepemilikan AS atas Greenland tercapai.

Tarif tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada bulan Februari.

Trump juga mengancam akan menaikkan tarif hingga 25 persen jika kesepakatan mengenai kepemilikan Greenland di tangan AS tidak tercapai pada bulan Juli.

Sejumlah negara Eropa ramai menolak ancaman Trump. Denmark dan Greenland juga terus menyatakan penolakan mereka terhadap penjualan apa pun terkait pulau tersebut.

(isa/rds)