Jakarta, Pahami.id —
Media yang fokus pada hubungan internasional, Kebijakan luar negeri (FP), peringatan bangkitnya dinasti baru di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Pemimpin Redaksi FP Allison Meakem menulis analisis bertajuk “Bangkitnya Dinasti Baru di Indonesia di Era Jokowi” yang dirilis awal Januari lalu.
Ia menegaskan situasi pemilu presiden Indonesia yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Jokowi telah menjabat dua periode dan secara konstitusional dilarang mencalonkan diri kembali.
“Tetapi hal itu tidak menghentikannya untuk membangun apa yang disebut jurnalis Joseph Rachman sebagai ‘dinasti’,” kata Meakem.
Meakem mengutip gambaran dinasti tersebut dari artikel berjudul Pemilihan Presiden Indonesia Adalah Latihan Nepotisme yang diterbitkan di Foreign Policy pada bulan November.
Mahkamah Agung RI membatalkan batasan usia minimal 40 tahun untuk mengizinkan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Jokowi tidak mendukung calon mana pun, namun dianggap mendukung Prabowo-Gibran secara pribadi.
Meakem, mengutip Joseph, mengatakan Jokowi ingin mempertahankan kekuasaan sesuai keinginannya.
“Sekarang [Jokowi] “Dia menggunakan metode oligarki yang lazim di negara ini karena dia ingin tetap menjadi pemain yang berkuasa setelah dia meninggalkan jabatannya,” katanya.
Meakem juga memaparkan pemilu presiden dan situasi Indonesia sebelum era Jokowi.
“Demokrasi adalah institusi yang muda dan berharga – namun belum sempurna – di Indonesia,” ujarnya dalam artikel tersebut.
Meakem kemudian menceritakan situasi Indonesia di bawah Soeharto pada tahun 1966-1998. Dia terkenal kejam, membungkam perbedaan pendapat dan menciptakan aturan yang mempertahankan kekuasaan.
Dalam situasi sulit di era Soeharto, PDIP masih bertahan hingga saat ini.
PDIP juga menjadi pihak yang memfasilitasi bangkitnya Presiden petahana Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, lanjut Meakem.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Dalam tulisannya, Meakem menyebut belakangan ini PDIP dan Jokowi semakin berpisah.
“Saat Jokowi melanggar norma partai dan mulai membangun basis dukungannya sendiri,” ujarnya.
Meski mengalami kemajuan, masa jabatan Jokowi juga menuai kontroversi. Di bawah pemerintahannya, situasi hak asasi manusia di Indonesia memburuk dan lembaga-lembaga demokrasi melemah.
Meakem menyertakan kutipan dari Jurnal Demokrasi yang dirilis pada Oktober 2021.
“Di bawah pemerintahannya, pemilu yang bebas terancam, kebebasan sipil menurun, pemberantasan korupsi dan pengawasan legislatif melemah, dan peran angkatan bersenjata dalam urusan publik meningkat,” kata jurnal tersebut.
(isa/bac)
!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;
n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,
document,’script’,’//connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);
fbq(‘init’, ‘1047303935301449’);
fbq(‘track’, “PageView”);