Jakarta, Pahami.id —
Demonstrasi besar-besaran di Iran yang telah memakan ratusan korban jiwa, dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan perekonomian.
Inflasi melonjak, harga-harga termasuk pangan naik 70 persen. Yang mendorong banyak orang turun ke jalan saat ini bukan sekedar rasa cemas, melainkan situasi ‘kantong kosong’, tunggakan tagihan, dan kekurangan barang.
Situasi ini diperburuk oleh kekeringan selama bertahun-tahun dan buruknya pengelolaan pasokan air, sehingga mengganggu produksi pangan lokal. Ditambah lagi dengan pemadaman listrik yang berkepanjangan dan lemahnya pasar tenaga kerja.
Jatuhnya perekonomian negeri mullah ini bahkan sudah diprediksi sejak beberapa tahun lalu. Pada tahun 2025, misalnya, Iran akan menghadapi krisis struktural yang parah, akibat salah urus selama beberapa dekade.
Devaluasi mata uang nasional yang cepat, penurunan daya beli, stagnasi industri, pelarian modal, dan penurunan PDB semuanya menunjukkan adanya krisis yang dapat menyebabkan kerusuhan dan protes sosial yang meluas.
Nilai tukar dolar AS di pasar bebas Iran, yang pada awal pemerintahan Masoud Pezeshkian berada di kisaran 60.000 toman, kini telah melampaui 100.000 toman.
Media pemerintah Jahan Sanat melaporkan, “Nilai tukar rial terhadap dolar pada kalender Persia tahun 1403 (Maret 2024-Maret 2025) mencapai titik terendah sepanjang masa. Devaluasi tajam rial telah membuat orang marah dan bingung.”
Anjloknya nilai mata uang negara tersebut secara drastis tidak hanya memicu inflasi namun juga menjerumuskan pasar keuangan ke dalam krisis, seperti dikutip dari halaman National Council of Resistance of Iran’s Foreign Affairs Committee, halaman yang berisi pandangan kritis dari kelompok penentang pemerintah.
Sebuah survei yang dilakukan oleh Donyaye Eghtesad 62, sebuah kelompok penelitian ekonomi, memperingatkan bahwa “salah urus ekonomi, ditambah dengan kebijakan yang membatasi, telah membawa Iran ke jalur deindustrialisasi.”
Laporan tersebut menekankan bahwa “faktor-faktor seperti ketidakstabilan kebijakan ekonomi, intervensi pemerintah di pasar, dan kegagalan menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif telah melemahkan basis industri negara tersebut.”
Para ahli memperkirakan bahwa jika permasalahan struktural mendasar ini tidak diatasi, Iran akan menghadapi penutupan pabrik secara luas dan meningkatnya pengangguran.
Sebuah laporan dari Pusat Penelitian Parlemen Iran menunjukkan bahwa tekanan inflasi yang terus-menerus dengan cepat mengikis daya beli rumah tangga, menyebabkan penurunan permintaan konsumen dan menempatkan industri dalam negeri di ambang kehancuran.
Menurunnya daya beli rumah tangga menyebabkan stagnasi pasar konsumen dan mendorong industri dalam negeri ke jurang kehancuran.
Diembargo selama bertahun-tahun
Iran merupakan negara yang diblok habis-habisan oleh negara-negara barat khususnya Amerika Serikat pasca revolusi tahun 1979.
Sepuluh tahun kemudian, embargo berlanjut dengan embargo impor barang dan jasa Iran sebagai respons terhadap agresi di Teluk Persia dan dukungan terhadap terorisme. Pada tahun 2006 PBB mulai menjatuhkan sanksi terhadap Iran atas program nuklirnya yang kontroversial.
Memasuki tahun 2010-2020, AS dan PBB menjatuhkan sanksi, terutama pada masa pemerintahan Trump, yang sangat berdampak pada ekspor minyak Iran.
Terutama setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1929 yang memperketat sanksi terhadap program nuklir Iran, diikuti dengan sanksi tambahan AS untuk menghukum pelanggaran hak asasi manusia dan menyasar sektor keuangan dan energi Iran.
Sanksi ini melarang transaksi dengan Iran, membatasi akses keuangan, dan memaksa negara lain mengurangi impor minyak Iran, yang berdampak signifikan terhadap perekonomian Teheran. Sanksi ini sangat memukul Iran sehingga perekonomian dalam negerinya terpuruk.
(imf/bac)
