Berita KPK Dukung Penjara Koruptor di Pulau Terpencil: Tak Usah Dikasih Makan

by


Jakarta, Pahami.id

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak melempar wacana sehingga negara itu tidak perlu menyediakan makanan Koruptor Selama periode penahanan di penjara.

Menurutnya, yang terbaik bagi pemerintah untuk menyediakan alat pertanian untuk pertanian korup dan menikmati hasil kegiatan ini.

Ini disampaikan oleh Johani yang menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun penjara korup khusus di pulau terpencil. Johanis setuju dengan keinginan Prabowo.


“Pemerintah tidak harus menyediakan makanan untuk mereka, hanya menyediakan alat pertanian untuk berkebun, bertani di ladang atau di pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri yang berasal dari keringat mereka sendiri,” kata Johanis dalam sebuah pesan tertulis pada hari Selasa (3/18).

Selain itu, Johanis berharap badan kriminal minimum akan diubah menjadi 10 tahun. Dia percaya bahwa itu akan memiliki efek pencegahan, baik untuk korupsi dan yang lainnya takut akan korupsi.

Dalam aturan saat ini, Undang -Undang Korupsi (Korupsi) Korupsi, beberapa masih mengendalikan minimal satu tahun penjara (Pasal 3).

“Hukuman korupsi disetujui oleh minimal 10 tahun sampai hukuman mati. Harapan saya adalah orang -orang akan takut korupsi,” kata Johanis.

Sebelumnya, Prabowo mengklaim telah bersiap untuk membuat penjara di pulau terpencil yang dimaksudkan untuk korupsi.

“Saya juga akan menyisihkan dana untuk penjara di tempat -tempat terpencil, mereka tidak bisa keluar. Kami akan menemukan pulau itu, jika mereka keluar, izinkan saya bertemu hiu,” kata Prabowo di Kementerian Pendidikan dan Tengah, Jakarta, Kamis (3/13)

Menurutnya, negara itu akan menuju ke ambang kehancuran jika ada banyak korupsi di dalamnya. Karena alasan ini, ia mengaku tidak bermain dengan korupsi.

Dia mengaku dapat bertindak lebih banyak dengan mengeluarkan korupsi dari Indonesia.

“Mereka harus memahami bahwa saya bersedia mati untuk negara dan negara ini.

“Korupsi adalah apa yang membuat para guru, dokter, perawat, petani, kami akan menyingkirkan mereka dari Indonesia jika perlu,” katanya.

(Ryn/isn)