Berita Ketika PBB Tidak Lagi Dihormati, Dunia di Ambang Perang Besar?

Jakarta, Pahami.id —

Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Saat berpidato di Majelis Umum PBB ke-80 di New York, 23 September 2025, ia mengkritik PBB karena tidak membantu upaya perdamaian pemerintahannya dan karena “menciptakan masalah baru” bagi AS dan negara-negara anggotanya, sembari mempertanyakan tujuan PBB dan juga menawarkan “bantuan kepemimpinan dan persahabatan Amerika” kepada semua negara yang tergabung dalam badan tersebut.

“PBB tidak hanya gagal menyelesaikan masalah yang seharusnya diselesaikan, namun terlalu sering menciptakan masalah baru yang harus kita selesaikan,” kata Trump.

“Contoh terbaiknya adalah isu politik nomor satu di zaman kita: krisis imigrasi tidak terkendali. Ini di luar kendali. Negara Anda sedang dihancurkan,” tambah Trump.

Bahkan, dalam pidato pertamanya di Majelis Umum PBB pada masa jabatan keduanya, ia menekankan kekuatan Amerika yang telah mengambil alih badan internasional tersebut.

Tak hanya itu, Trump juga menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro, membantu menyerang Iran bersama Israel, dan berencana mencaplok Greenland. Meskipun ada peringatan dari PBB dan banyak pemimpin dunia, Trump tampaknya tidak peduli.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya ketidakstabilan di Venezuela, menyusul penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat (AS).

“Saya sangat prihatin dengan kemungkinan meningkatnya ketidakstabilan di negara ini, potensi dampaknya terhadap kawasan, dan preseden yang mungkin ditetapkan mengenai bagaimana hubungan antar negara dijalankan,” kata Guterres dalam keterangannya, seperti dilansir AFP, Selasa (6/1).

Halaman bulletin.org, yang menyatakan bahwa Trump membandingkan gambaran suram organisasi tersebut dengan penilaian tinggi terhadap efektivitas organisasi tersebut, menegaskan kembali klaim yang banyak diperdebatkan bahwa ia telah menghentikan beberapa perang yang telah berlangsung lama.

[Gambas:Video CNN]

Apa jadinya dunia tanpa PBB?

Menteri Luar Negeri RI Sugiono pernah menyampaikan tantangan dunia ketika kualitas dan kerja sama dunia semakin memudar, multilateralisme kehilangan kekuatannya, hukum internasional dan piagam PBB tidak lagi dihormati, arsitektur dan tatanan global dunia tidak lagi mengikuti perkembangan zaman.

Jadi komitmen negara-negara berpengaruh dalam menerapkan sistem yang mereka rancang lemah.

“Semangat reformasi multilateral sedang berjalan dan banyak negara menolak untuk memperbaikinya karena ingin mempertahankan dominasi dan status quo,” ujarnya saat memberikan siaran pers pada awal tahun 2025.

Oleh karena itu, menurut Menlu, jika dibiarkan maka sistem tatanan global akan semakin terhenti. Negara-negara berkembang akan semakin terpinggirkan dan potensi konflik global semakin terbuka. “Dan skenario terburuk, termasuk perang nuklir, bisa saja terjadi,” katanya.

Senada dengan Sugiono, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan keprihatinannya terhadap keadaan dunia saat ini. Sebagai mantan perwira militer, ia mencium potensi pecahnya perang dunia ketiga (PD), dengan melihat situasi dan situasi geopolitik terkini.

Para pendiri Partai Demokrat ini mengatakan, perang dunia ketiga sangat mungkin terjadi, meski sebenarnya bisa dicegah. Namun melihat perkembangan saat ini dari hari ke hari, ruang dan waktu untuk mencegahnya semakin kecil.

“Tetapi, hari demi hariruang dan waktu untuk mencegahnya semakin sempit,” tulis SBY melalui akun X pribadinya, Senin (19/1).

SBY mengatakan, situasi geopolitik saat ini banyak kemiripan dengan pecahnya perang dunia pertama (1914-1918) dan perang dunia kedua (1939-1945).

Misalnya, ada pemimpin nasional yang kuat yang menginginkan perang, pembentukan aliansi negara-negara yang saling berhadapan, dan pembangunan kekuatan militer dalam skala besar.

Situasi dunia yang berujung pada Perang Dunia Pertama (1914-1918) dan Perang Dunia Kedua (1939-1945) memiliki banyak kesamaan dengan situasi saat ini, kata SBY.

Meskipun Piagam PBB dan hukum internasional tidak lagi dihormati, tatanan dunia terancam kekacauan dan kembalinya “hukum hutan” di mana kekuasaan fisik (ekonomi/militer) menentukan segalanya.

Multilateralisme kehilangan kekuasaan, agresi unilateral meningkat tanpa sanksi yang efektif, dan keadilan hanya akan terasa tajam terhadap negara-negara lemah namun tumpul terhadap negara-negara besar.

Bersambung di halaman berikutnya…

Sedangkan menurut Gregory Stanton, Founding President Genocide Watch dan Chairman Alliance Against Genocide, yang menulis di jurnal Cairo Review, mengatakan bahwa sejak didirikan, PBB telah gagal melakukan banyak tindakan kekejaman dunia, seperti genosida.

“Perserikatan Bangsa-Bangsa telah gagal mencegah perang dan genosida karena PBB dibangun di atas sistem negara-bangsa yang lama, yang memungkinkan pemerintah nasional mengklaim hak untuk melakukan kejahatan terhadap rakyatnya sendiri dan membenarkan genosida dengan dalih kedaulatan,” kata Gregory.

Salah satu faktornya adalah hak veto. “Sejak berdiri, PBB telah dilumpuhkan oleh hak veto lima anggota tetap (P5) Dewan Keamanan,” imbuhnya.

Sementara negara terkuat, AS, kata Gregory, ingin mempertahankan dominasi militer dan ekonominya. Kelima negara ini bersikeras untuk memiliki hak veto di Dewan Keamanan, satu-satunya badan PBB yang mempunyai kekuasaan untuk mengizinkan penggunaan kekuatan militer.

Jika salah satu dari kelompok P5 memveto keputusan tersebut, PBB tidak dapat mengizinkan intervensi militer di mana pun di dunia. Hal ini menjadi tantangan dalam mengatasi kekejaman dan peperangan di berbagai belahan dunia.

Bahkan para penjahat perang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pun tidak sulit untuk ditangkap, karena mereka tidak memiliki polisi untuk menangkap orang-orang yang mereka tuduhkan.

Pengadilan tidak dapat berfungsi tanpa pasukan polisi untuk menegakkan surat perintah penangkapan mereka. “Saat ini, tidak ada kekuatan polisi internasional yang efektif untuk menangkap orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan oleh ICC,” katanya. Maka Netanyahu yang sudah jelas-jelas dinyatakan sebagai pelaku genosida tidak tinggal diam.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah dokumen pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam tersebut ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945, di San Francisco, pada akhir Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional, dan mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945.

Dikutip dari situs PBB, organisasi ini dapat mengambil tindakan terhadap berbagai masalah karena karakter internasionalnya yang unik dan kewenangan yang diberikan dalam Piagamnya, yang dianggap sebagai perjanjian internasional.

Oleh karena itu, Piagam PBB merupakan instrumen hukum internasional dan negara-negara anggota PBB terikat olehnya. Piagam PBB mengkodifikasikan prinsip-prinsip utama hubungan internasional, mulai dari persamaan kedaulatan negara hingga larangan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional.

Sejak berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945, misi dan kerja Organisasi ini dipandu oleh tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam pendiriannya, yang telah diubah tiga kali pada tahun 1963, 1965, dan 1973.

Salah satu pembukaan piagam ini berbunyi:

“Kami, Rakyat Perserikatan Bangsa-Bangsa, bertekad:
untuk menyelamatkan generasi masa depan dari bencana perang, yang dua kali dalam hidup kita telah membawa kesedihan yang tak terkira bagi umat manusia, dan untuk menegaskan kembali keyakinan terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan nilai manusia, terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta negara-negara besar dan kecil, dan untuk menciptakan kondisi di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian dan sumber-sumber hukum internasional yang lebih baik dapat dipertahankan, untuk memajukan standar hidup yang lebih baik dan kebebasan yang lebih baik.

Apa jadinya dunia tanpa PBB?

Baca Juga