Jakarta, Pahami.id —
Wakil DPP Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution memastikan DPP Partai Demokrat akan menindak kadernya yang tidak mengikuti keputusan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di dalam Pilkada 2024.
“Partai Demokrat tidak mau dicap sebagai partai yang tidak berkomitmen mbalelo. Jadi jika ada struktur partai dan anggota Fraksi DPRD yang tidak siap mengamankan keputusan Ketum AHY, tentu akan dilaporkan dan akan diambil tindakan oleh DPP, kata Syahrial dalam keterangan resmi, Sabtu (2/2/). 2019). 11).
Syahrial mengatakan, Partai Demokrat telah mengerahkan Satuan Tugas Pengawasan Pilkada (Satgas) ke seluruh daerah di Tanah Air. Satgas ini ingin memastikan struktur partai di tingkat DPD, DPC, dan cabang memastikan calon kepala daerah yang diusung dan didukung Demokrat memenangkan Pilkada 2024.
“Kami ditugaskan oleh Ketua Umum AHY untuk memantau pilkada di tiga daerah yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Namanya Korwil Jawa 1. Tugas pokoknya menjamin harkat dan martabat partai dijalankan dengan sungguh-sungguh. oleh struktur partai di daerah,” ujarnya.
Syahrial menjelaskan, setiap calon yang diusung Demokrat pada Pilkada 2024 telah mendapat sertifikat yang ditandatangani AHY. Baginya, rekomendasi tersebut bukan sekadar syarat untuk mendaftar menjadi peserta pilkada di KPU.
Oleh karena itu, dia menegaskan keputusan politik partai harus dipatuhi oleh struktur partai mulai dari tingkat pusat hingga struktur terbawah di Demokrat.
Tidak ada ruang lagi untuk berdiskusi dan tawar-menawar. Tanda tangan Ketum AHY dalam sertifikat adalah harkat dan martabat pimpinan umum dan harkat dan martabat partai yang harus dilindungi, ujarnya.
Sebelumnya beredar rumor pembelotan tujuh orang yang mengaku kader beberapa partai di KIM Plus di Pilkada Jakarta namun malah mendukung Pramono-Rano Karno. KIM Plus merupakan pendukung RK-Suswono termasuk Demokrat.
Dukungan itu disampaikannya saat berkunjung ke kediaman Pramono di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (31/10).
Sebanyak tujuh orang merupakan mantan calon legislatif dari partai KIM Plus. Mereka adalah mantan caleg PKB Ahmad Syukri, Muhammad Ishaq (PPP), HM Nafiudin (NasDem), Ahmad Faisal (PSI), Firman Abdul Hakim (PPP), Riko (PAN), dan Redim Okto Fudin (PKB).
(rzr/DAL)
