Berita Demo BEM UI di DPR Hari Ini, Polisi Kerahkan 2.852 Personel Gabungan

by
Berita Demo BEM UI di DPR Hari Ini, Polisi Kerahkan 2.852 Personel Gabungan


Jakarta, Pahami.id

Sebanyak 2.852 staf gabungan dikerahkan untuk diamankan demonstrasi diadakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (Bem Ui) Di depan gedung DPR/MPR pada hari Selasa (9/9) hari ini.

“Keamanan Dewan Perwakilan Rakyat 2.853 Polisi Bersama, TNI, dan Pemerintah Daerah DKI,” kata Komisaris Polisi Metro Pusat Jakarta Metro Susan Purnomo ketika dikonfirmasi.

Susatyo mengatakan semua staf yang bertugas tidak dilengkapi dengan senjata api. Keselamatan akan dilakukan persuasif dengan mempromosikan pendekatan humanis.


“Polisi tidak hadir untuk menghadapi musuh, tetapi untuk melayani saudara -saudara kita yang ingin mengungkapkan pendapat mereka,” katanya.

Susatyo juga mengimbau publik untuk mengadakan demonstrasi yang aman dan tertib. Orang -orang dilarang membakar ban, fasilitas publik yang rusak, atau menutup jalan.

“Tolong nyatakan pendapat Anda, tetapi masih di koridor hukum dan ketertiban, kami di sini untuk memastikan semuanya aman dan kondusif,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan transfer arus lalu lintas di sekitar lokasi masih merupakan situasi. Tetapi penduduk disarankan untuk menghindari area DPR selama tindakan dan disarankan untuk menggunakan rute alternatif.

“Aliran lalu lintas di sekitar lokasi adalah situasi, menyesuaikan dengan peningkatan massa di lapangan,” katanya.

Berdasarkan unggahan pada akun Instagram @Benti_Official, sebuah demonstrasi diadakan hari ini berjudul ‘Call Action #Rakyattagiihjanji’.

Dalam pernyataan unggahan, demonstrasi dilakukan untuk menuntut agar pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan rakyat.

Permintaan dimulai dari 17+8, klaim Aliansi Akademik Indonesia, Dekan Fakultas PTN di Indonesia dan sebagainya.

“Oleh karena itu, kami mengundang semua Fakultas dan Asosiasi Keluarga Keluarga Siswa UI (IKM) untuk bersatu untuk menyuarakan aspirasi, mengkonfirmasi sikap, dan menuntut agar pemerintah bertanggung jawab atas tuntutan rakyat.

(Dis/isn)