Berita Dasco Sebut DPRD Jabar Harus Respons Usul Demul Kirim Siswa ke Barak

by


Jakarta, Pahami.id

Wakil Pembicara DPR Sufmi Dasco Ahmad Mengevaluasi DPRD Java Barat (Jawa Barat) harus menanggapi proposal Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin mengirim seorang siswa yang ‘nakal’ ke Barak Tni-Polry.

Dia, yang juga ketua harian Partai Gerindra, menilai bahwa proposal DEDI harus ditinjau sebelum implementasi.

“Saya juga tidak tahu bagaimana reaksi dari Java DPRD Barat, tetapi jika pendapat saya mungkin perlu diperiksa sebelum digunakan, karena mungkin bagi masing -masing wilayah menjadi berbeda,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (30/4).


Pada kesempatan itu, Dasco mengklaim bahwa dia belum menerima informasi lengkap dari rencana Dedi Mulyadi dan kader Gerindr.

“Saya tidak sepenuhnya membaca dari Gubernur Jawa Barat, tetapi mungkin hal -hal yang disampaikan Gubernur Jawa Barat mungkin memiliki hal -hal baru, yang mungkin perlu diperiksa sebelum implementasi,” katanya.

Dedi sebelumnya mengungkapkan alasan untuk mengirimkan masalah dengan siswa yang bermasalah di Jawa Barat ke Barak Polisi Nasional Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan disiplin.

Dedi mengklaim bahwa rencana tersebut telah dibahas dengan pihak -pihak yang relevan dan mendapat dukungan dari masyarakat. Menurutnya, banyak orang tua dan wali saat ini tidak dapat merawat anak -anak mereka.

“Jadi, saya mengubah paradigma dengan cara apa pun, banyak orang tua tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi anak -anak mereka hari ini. Banyak guru tidak memiliki kemampuan untuk berurusan dengan siswa mereka,” kata Dedi setelah menghadiri pertemuan kerja di Aula Perwakilan Komisi II, Jakarta, Selasa (29/4).

Dedi mengklaim telah memberikan surat edaran (SE) terkait dengan rencana untuk mengirim masalah dengan masalah ke bar kepolisian nasional Indonesia. Menurutnya, beberapa daerah sudah mulai berlaku, tetapi mereka akan secara resmi efektif pada 2 Mei.

“Hari ini kami telah membuat surat edaran gubernur, hari ini saya telah menyediakan surat edaran gubernur, kami telah mengumpulkan kepala sekolah,” kata politisi Gerindra.

“Secara bertahap, lalu saya memiliki kebiasaan, untuk pendapat pertama, disosialisasikan terlebih dahulu, kemudian membuat putaran, jika di masa lalu, surat edaran berlanjut di sana, itu tidak berhasil.

(Thr/Kid)