Berita Anggota DPRD Sebut Ada 5 hingga 6 Gudang Kimia di Taman Tekno BSD

by
Berita Anggota DPRD Sebut Ada 5 hingga 6 Gudang Kimia di Taman Tekno BSD


Jakarta, Pahami.id

Anggota Komisi IV DPRD Kota Tangsel Syamsul Haryanto mengatakan, jumlahnya sekitar lima hingga enam orang gudang bahan kimia di kawasan BSD Techno Park, Kecamatan Setu. Ia mendorong perbaikan pengelolaan gudang agar pencemaran lingkungan tidak terjadi lagi.

Gudang bahan kimia masih ada lima sampai enam, kata Syamsul saat ditemui di Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tangsel, Kamis (12/2).


Pernyataan itu disampaikan menyusul terjadinya kebakaran gudang pestisida milik PT Biotek Saranatama yang diduga mencemari aliran Sungai Jaletreng hingga Sungai Cisadane. Peristiwa tersebut dikabarkan menyebabkan ribuan ikan mati.

Syamsul yang biasa disapa Atoel mengaku melakukan sidak mendadak di kawasan gudang Taman Techno bersama beberapa anggota legislatif lainnya. Dari hasil pemeriksaan, dia mengaku tidak menemukan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di lokasi dimaksud.

“Kalau saya lihat di lokasi kemarin, limbah atau aliran kimianya tidak disaring melalui IPAL, tapi langsung masuk ke sungai,” ujarnya.

Gudang bahan kimia yang tidak memiliki pabrik pengolahan atau tidak memenuhi syarat pembangunan harus segera diperbaiki untuk mencegah terulangnya pencemaran ekosistem.

Atoel meminta seluruh pengelola kawasan pergudangan, termasuk BSD Techno Park, bisa bekerjasama ketika pemerintah daerah membutuhkan data terkait kepemilikan dan kelengkapan dokumen bangunan.

Ia menekankan pentingnya dokumen seperti IPAL, sertifikat kelayakan fungsional (SLF), dan perizinan lainnya yang telah diatur dalam peraturan provinsi. Ditekankan, pengelola kawasan pergudangan harus tetap mematuhi peraturan terkini meski kawasan pergudangan sudah dibuat sebelum Tangsel menjadi daerah otonom.

Syamsul mengatakan, setiap unit gudang harus memiliki IPAL masing-masing, bukan sistem pengolahan sampah yang terpusat.

“Jika hal ini tidak diperbaiki, bukan tidak mungkin kejadian seperti ini akan terus terjadi,” ujarnya.

Ia berharap pengelola kawasan BSD bisa duduk bersama pemerintah provinsi untuk mencari solusi bersama.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari pihak pengelola kawasan maupun pihak pengembang BSD City terkait pernyataan tersebut.

(arl/wis)