Jakarta, Pahami.id —
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi keputusan DPR dan pemerintah terkait pengurangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1146 H/2025 M yang dinilai sangat bijaksana. kebutuhan masyarakat.
“Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, BPIH bisa diturunkan dan ini sangat membantu masyarakat. Pak Prabowo sangat memahami kesulitan masyarakat akibat lesunya perekonomian,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Senin (6/6/2021). 1).
Diketahui, Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1146 H/2025 M dalam rapat panitia kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6 ). /1). Total BPIH 1446 H/2025 M senilai Rp 89.410.258,79 turun dari tahun 2024 yaitu Rp 93.410.286
Dari total BPIH tersebut, jamaah atau Bipih akan dibayar sebesar Rp 55.431.750, sisanya ditanggung oleh nilai manfaat yang dikeluarkan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) sebesar Rp 34.073.267 dengan persentase Bipih 62 persen bernilai 38 persen.
Tentu saja penurunan biaya haji ini berkat kajian mendalam yang dilakukan DPR bersama Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan BPKH yang berhasil menekan biaya haji. , “katanya. kukun.
Cucun kemudian meminta pemerintah menjaga tegas perjanjian yang telah disepakati, agar hak-hak masyarakat terkait ibadah haji dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, terutama terkait keabsahan ibadah haji.
Tegasnya, petugas yang diutus harus mampu menjamin terselenggaranya ibadah berjamaah termasuk dalam hal ibadah.
“Yang terpenting soal rukun ibadah, makanya pejabat yang ditunjuk kementerian oleh panitia penyelenggara haji harus benar-benar punya tanggung jawab moral karena digaji negara, digaji rakyat,” jelas Cucun.
Lebih lanjut Cucun berharap pemerintah bisa melobi Arab Saudi agar Indonesia mendapat tambahan kuota haji. Perlu diketahui, tambahan kuota digunakan untuk haji reguler sehingga antrean tunggu haji dapat dikurangi.
“Harapannya ada tambahan kuota, pemerintah bisa bernegosiasi untuk penambahan kuota agar antreannya lebih kecil agar sekarang lebih banyak masyarakat yang berkesempatan menunaikan haji, tapi kuota ini harus diurutkan. ada yang tidak mampu berangkat, jangan loncat ke tahun yang masih baru tapi sesuai pesanan,” lanjutnya.
Hal lain yang juga menjadi perhatian Cucun adalah rekomendasi Panitia Khusus Haji (Pansus) DPR di masa lalu terkait penyelenggaraan haji tahun 2024.
“Yang baik itu harus dipertahankan, jangan dibuang, tapi kemarin temuan pansus itulah yang terjadi, misalnya ada tuntutan moral dari penyelenggara apa pun, yang penting panitia penyelenggara berhati-hati. ,” kata Cucun.
Pimpinan DPR bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) yang juga bekerja di bidang agama itu juga memastikan DPR serius mengawasi pelaksanaan ibadah haji.
Cucun mengatakan, hal ini untuk memastikan hak-hak masyarakat saat menunaikan ibadah haji dapat dilaksanakan secara adil.
“Karena kita semua adalah wakil terpilih, wakil dari daerah pemilihan masing-masing, kita ingin penyelenggaraan haji ini dapat memberikan pelayanan haji yang baik,” tutupnya.
(rea/rir)