Jakarta, Pahami.id —
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah resmi membatalkan statusnya darurat militer hari ini, Rabu (12/4) dilaksanakan dalam waktu kurang dari 12 jam.
Pencabutan status darurat militer terjadi setelah Yoon mengumpulkan anggota kabinetnya dan menyetujui permintaan Senat untuk mencabut darurat militer.
Yoon sebelumnya telah mengumumkan darurat militer sekitar pukul 22.00 waktu setempat. Status ini kemudian mulai berlaku pada pukul 23.00
Dalam pidatonya di televisi, Yoon mengatakan ada kekuatan anti-negara yang ingin merampas kebahagiaan dan demokrasi rakyat Korea Selatan. Dia juga menyebut Korea Utara yang komunis adalah sebuah ancaman.
Namun, alih-alih menjelaskan bahaya eksternal yang dimaksud, Yoon malah fokus pada masalah politik dalam negeri.
Beberapa media Korea Selatan menafsirkan kekuatan anti-negara sebagai parlemen. Parlemen kini dikendalikan oleh partai oposisi.
Yoon menuduh Senat sebagai kekuatan anti-negara dan sarang penjahat. Dia juga menyebut anggota parlemen sebagai diktator dan mencoba melemahkan sistem peradilan dan administrasi serta menghancurkan tatanan demokrasi.
Dalam pidatonya, ia menuduh anggota parlemen memotong semua anggaran penting yang penting bagi fungsi utama negara, seperti memerangi kejahatan narkoba dan menjaga keselamatan masyarakat.
Keadaan darurat militer menuai kritik dari berbagai pihak.
Tak lama setelah keputusan tersebut, para anggota parlemen tiba di gedung Majelis Nasional. Tercatat sekitar 190 anggota hadir.
Mereka membahas keadaan darurat militer dalam sidang paripurna dan sepakat menolaknya.
Di luar gedung, warga pun protes. Mereka meminta parlemen untuk melindungi demokrasi dan menyerukan pemakzulan Yoon.
(isa/bac)
