Berita Pramono Janji Buat Transjabodetabek, Gratis untuk 15 Golongan

Jakarta, Pahami.id —

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor seri 3 Pramono Anung mengaku telah menyiapkan beberapa cara untuk mengurangi kemacetan lalu lintas yang menjadi permasalahan yang semakin parah di ibu kota negara jika terpilih pada Pilgub 2024.

Pramono mengatakan akan memperluas jalur operasional Transjakarta hingga wilayah Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang menjadi Transjabodetabek.

“Saya akan ubah secara drastis yang namanya Trans Jabodetabek. Bukan Trans Jakarta lagi,” kata Pramono Podcast What The Fact Politics Pahami.idJumat (22/11).

Pramono menilai permasalahan kemacetan lalu lintas di Jakarta selama ini antara lain disebabkan karena Transjakarta belum menyentuh kawasan penyangga. Faktanya, sebagian besar kemacetan disebabkan oleh pekerja yang datang dari pinggiran ibu kota.

Kenapa Trans Jabodetabek karena permasalahan kemacetan lalu lintas yang utama adalah ketika 4,5 juta orang masuk ke Jakarta pada pagi hari. Sore atau malam hari masyarakat kembali ke rumah masing-masing, ujarnya.

Selain itu, dia berjanji akan memperluas koridor MRT hingga Jakarta International Stadium (JIS). Pramono menegaskan akan memperhatikan layanan MRT Jakarta.

“Koridor MRT harus diperpanjang. Misalnya yang sekarang. Dari Pondok Labu sampai Marina, yang ini masih dalam tahap pembangunan,” kata Pram.

“Jadi kalau saya jadi gubernur lebih banyak stuck di Ancol, bukan di Marina. Dia harus langsung ke JIS. Dari JIS lalu ke Tanjung Priok. Kenapa begitu? Ini sebetulnya jalur paling sibuk di Jakarta,” imbuhnya.

Pram mengaku ingin masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Politikus PDIP itu akan membebaskan tarif angkutan umum untuk 15 golongan.

Tidak hanya untuk Trans Jabodetabek, tapi juga berlaku untuk angkutan umum lainnya, seperti MRT dan LRT. “Kalau gratis maka masyarakat mendapat kepastian bisa kemana saja dengan mudah,” ujarnya.

Pramono mengatakan, 15 kelompok tersebut meliputi lansia, disabilitas, ASN, TNI, Polri, dan jurnalis.

“Gratis. 15 kelompok TNI, Polri, ASN termasuk jurnalis, penyandang disabilitas. Pokoknya 15 kelompok itu bebas. Tapi tidak untuk yang berbadan sehat,” ujarnya.

(thr/DAL)